Berikut 7 Fakta Kasus Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Neneng disangka menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta seluas 774 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca: 6 Kuliner Khas Indonesia yang Dicintai Masyarakat Dunia, Ada yang Sampai Dibudidayakan di Jepang

Dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (16/10/2018) berikut fakta-fakta yang TribunWow.com rangkum:

KPK telah menetapkan sembilan tersangka yang telibat dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dari sembilan tersangka tersebut, empat diantaranya diduga sebagai pemberi suap sedangkan sisanya diduga sebagai menerima suap.

Empat orang yang diduga pemberi suap antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Sedangkan lima orang yang diduga sebagai penerima suap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

2. Memakai nama sandi

Wakil ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan bahwa tersangka menggunakan sejumlah sandi dalam kasus suap proyek Meikarta ini.

Sandi tersebut bertujuan untuk menyamarkan nama-nama pejabat di Pemkab Bekasi.

Nama sandi yang mereka gunakan antara lain Merlon, Tina Toon, Windu, dan Penyanyi.

3. Bupati Bekasi sempat kabur ketika diburu KPK

Bupati Bekasi sempat kabur dan tak terlacak oleh tim KPK.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan bahwa timnya sempat kehilangan jejak Neneng ketika 'diburu.'

Ketika Tim Satgas mengejar Neneng, ada dua mobil yang sempat membingungkan petugas.