Ada 19 Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pemkot Manado

Sejumlah Panwascam di 11 kecamatan di Kota Manado berkumpul di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado

Ada 19 Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dari Pemkot Manado
Tribun manado / Christian Wayongkere
Rapat koordinasi Bawaslu Manado dan panwascam 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sejumlah panitia pengawas kecamatan (panwascam) di 11 kecamatan di Kota Manado berkumpul di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Manado, Kamis (20/9/2018).

Mereka mengikuti Rapat koordinasi Bawaslu dan seluruh Panwascam Kota Manado terkait persiapan pengawasan tahapan Kampanye. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu Marwan Kawinda koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (HPP) dan pimpinan Bawaslu Manado Taufik Bilfaqih kordiv pengawasan, humas dan hubungan antar-lembaga.

"Melalui Rakor ini Bawaslu akan sampaikan kepada panwascam apa yang boleh ditindaki, tidak semua alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye dibolehkan. Ada regulasi PKPU 23 dan perubahan pkpu 28 mengacu pada undang-undang nomor 7," kata Marwan dalam pengantarnya.

Baca: Forkopimda, KPU dan Bawaslu Deklarasikan Pemilu Damai Dalam Rangka Gerakan Menuju Pemilu 2019

'Ilmu' yang diperoleh panwascam kota Manado pihaknya meminta agar diteruskan ke panwas di tingkat kelurahan. Mengenai tahapan kampanye dari peserta pemilu 2019 yang akan dimulai (23/9) nanti ada yang belum boleh dilakukan seperti iklan dan lainnya.

"Ini nanti bisa dilakukan di bulan Maret 2019," terangnya.

Taufik Bilfaqih koordinator divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga menjelaskan selain titik2 penempatan, ada juga unsur dan syarat APK seperti apa tidak sembarangan ada aturan PKPU nomor 23 dan surat edaran.

Penempatan APK, jenis APK, syarat APK, sistem pemasangan, pengawasan terhadap ASN, DPT dan pemilih potensial, penggunaan medsos dan webside oleh panwascam.

"Lokasi pemasangan APK dari Pemkot Manado ada 19 titik penempatan dan lokasi, tepatnya di mana akan diberikan oleh KPU dalam bentuk surat pemberitahuan," jelas Taufik.

Bawaslu Manado menegaskan tidak main-main dalam pelaksanaan program pengawasan pada pemilu 2019. Dalam pengawasan pelaksanaan kampanye mulai (23/9) dan APK pihaknya berpedoman pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, PKPU nomor 27 tentang tahapan pemilu, PKPU nomor 23 tentang kampanye dan pentujuk nomor 946 dari KPU RI tentang fasilitas APK.

"Dalam tahapan kampanye dan pemasangan APK harus ada kesetaraan dalam pelaksanaan. Namun ini yang dikuatirkan akan terjadi ada ketidakadilan disinilah peran dan tugas bawaslu," tegasnya.

Mengenai tema atau materi APK dan kampanye yang provokatif, Sara, tidak sesuai aturan tidak dicetak karena lebih dulu melalui verfikasi KPU. KPU akan kontrol itu semua untuk pembuatan hingga pemasangan APK.

"KPU cetak APK kemudian di pajang di titik yang ditentukan, fasilitas iklan media cetak dan elektronik, fasilitas debat capres dan cawapres," tambahnya.

Lanjut dia tanggal pada 23 September 2018 sampai 24 Maret 2019 jika sudah ada peserta pemilu yang beriklan di media masa dan kampanye rapat umum itu kategori pidana pemilu.(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved