Guru Honorer Protes Syarat Penerimaan CPNS 2018 Dibatasi hingga Umur 35 Tahun

Isi Permen itu memuat tentang aturan bahwa hanya tenaga honorer K2 di bawah usia 35 tahun yang boleh mengikuti tes CPNS 2018

Guru Honorer Protes Syarat Penerimaan CPNS 2018 Dibatasi hingga Umur 35 Tahun
Tribun Manado
Guru Honorer 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SURABAYA - Ratusan tenaga honorer K2 Surabaya meluruk kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Mereka menuntut pada wakil mereka di legislatif untuk membantu tenaga honorer menolak Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 dan 37/2018.

Isi Permen itu memuat tentang aturan bahwa hanya tenaga honorer K2 di bawah usia 35 tahun yang boleh mengikuti tes CPNS 2018. Padahal, mayoritas dari honorer sudah tua semua hampir semua di atas 45 tahun.

Sekretaris Forum Honorer Kategori II (FHK2) Surabaya, Achmad Hiran, mengatakan di Surabaya hanya sedikit saja honorer yang dinyatakan boleh ikut tes CPNS 2018.

"Surabaya total yang sudah terdaftar di BKN 2.200 orang honorer K2. Setelah diverifikasi berdasarkan aturan itu tersaring hanya 17 orang saja yang boleh ikut tes tahun ini," kata Achmad.

Baca: (HPS) Halo Pak Wali, Apakah Guru Honorer K-2 Masih Diprioritaskan dalam Perekrutan CPNS?

Padahal pagunya cukup banyak. Untuk Surabaya ada sebanyak 442 slot yang bisa mereka isi. Namun dengan aturan itu hanya 17 orang saja yang berkesempatan mengikuti tes.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi tenaga honorer K2 di Surabaya ini hanya sebagian isi dari aksi serupa di seluruh Indonesia. Di provinsi tenaga honorer K2 juga bergerak juga serempak di wilayah lain.

Sebab di Indonesia ada sebanyak 439.000 orang tenaga honorer K2 yang juga memiliki nasib yang sama dengan para tenaga honorer di Surabaya.

"Kami ingin mengubah nasib kami. Kami menuntut menolak dan ingin ada revisi dari peraturan menteri tersebut. Bagaimana kami bisa jadi PNS kalau ada aturan ini," tegasnya.

Padahal pemerintah pusat sebelum adanya peraturan ini sudah akan mengesahkan UU Aparatur Sipil Negara. Namun adanya peraturan ini justru menimbulkan polemik.

Halaman
12
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved