Moralitas Parpol Ditunggu Publik: Karpet Merah Koruptor

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor

Moralitas Parpol Ditunggu Publik: Karpet Merah Koruptor
Internet
DPR RI 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana koruptor menjadi calon legislatif pada Pileg 2019.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, MA telah mengabaikan pertimbangan etika publik yang menghendaki demokrasi yang bersih. Saat ini, publik ingin menyeleksi sejak awal para caleg-caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi untuk mencegah kambuhnya praktik korupsi yang melibatkan para anggota DPR dan DPRD.

"Nah, keputusan ini bagi saya sangat disayangkan karena mengabaikan etika publik yang sejatinya di atas hukum (ethics is beyond the law), upaya KPU dan kita semua untuk menempatkan standar etika publik dan Integritas publik meningkat diabaikan oleh MA," ujar Dahnil, saat dihubungi kemarin.

Ia menegaskan, seorang koruptor cenderung berpeluang mengulangi perbuatannya. Dan tidak ada yang bisa menjamin mantan napi koruptor tidak mengulangi perbuatannya. Dan sebenarnya Peraturan KPU tentang larangan mantan napi koruptor menjdi caleg bertujuan untuk menyelamatkan mereka sekaligus menyelamatkan publik.

Mengingat langkah secara hukum melalui PKPU telah digugurkan oleh MA, maka saat ini publik tinggal menunggu etika dan moral dari para partai politik peserta pemilu untuk membendung para mantan napi koruptor.

Partai-partai politik harus menunjukkan komitmen moral jika memang mereka mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana pakta intergritas mereka. "Karena partai-partai tersebut sudah menandatangani pakta integritas terkait itu sebelumnya bersama KPU dan Bawaslu," ucapnya.

MA dalam putusannya pada Kamis, 13 September 2018 menyatakan mengabulkan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota; dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019.

Dengan demikian, MA membolehkan para mantan napi dari ketiga kejahatan luar biasa tesrebut maju sebagai caleg pada Pileg 2019. "PKPU itu sudah diputus, dan putusannya untuk napi pidana. Permohonan pemohon itu dikabulkan, menjadi kembali dalam ketentuan undang-undang," kata juru bicara MA, Suhadi.

KPU selaku penyelenggara pemilu masih belum memberikan sikap dan langkah yang akan ditempuh atas adanya pembatalan peraturan yang dikeluarkannya itu.

Sebab, hingga saat ini KPU belum menerima salinan putusan uji mater itu dari MA.
Namun, KPU tengah mengkaji kemungkinan mengeluarkan kebijakan pemberian tanda khusus untuk caleg yang merupakan mantan napi koruptor di surat suara.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved