Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Gini Sikap Rizieq Shihab soal Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandiaga

Rizieq menegaskan, pasangan capres dan cawapres yang telah menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh GNPF patut didukung.

Editor: Alexander Pattyranie
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Imam Besar FPI Rizieq Shihab 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gini Sikap Rizieq Shihab soal Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandiaga

Rizieq Shihab, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yang masih bertahan di Arab Saudi menyampaikan seruan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya.

Rizieq menegaskan, pasangan capres dan cawapres yang telah menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) patut didukung.

"Ayo kita menangkan mereka, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Rizieq melalui rekaman suara yang diputar pada pertemuan kedua GNPF di Grand Cempaka Hotel, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Rizieq Shihab menyerukan kepada para tokoh dan umat Islam di Indonesia untuk bekerja keras dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

Ia mengajak umat Islam untuk bersama-sama membuat baliho, stiker, topi, spanduk, bendera dan aneka alat kampanye lainnya secara mandiri dan tanpa pamrih.

Masyarakat Islam juga diharapkan bisa memberikan dukungan logistik secara mandiri.

"Ayo para ulama dan para dai jadikan pesantren dan majelis kita semua untuk memenangkan umat dan rakyat, bangsa Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Rizieq juga mengingatkan agar umat Islam menggunakan politik identitas yang bermartabat dalam mendukung Prabowo-Sandiaga. Artinya, politik identitas berdasarkan nilai-nilai keislaman dan konstitusi.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia juga tak lepas dari peranan politik identitas secara bermartabat oleh para pejuang kemerdekaan.

"Tatkala Bung Tomo meminta fatwa ulama dan menggerakkan santri dengan takbir melawan NICA di Surabaya juga dengan politik identitas," kata dia.

"Tatkala Bung Karno menandatangani UUD 1945 dan juga mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu pun politik identitas," sambungnya.

Ia kembali menegaskan, politik identitas yang dijalankan tokoh dan masyarakat yang tergabung dalam GNPF tidak berunsur SARA.

Terakhir, ia berpesan agar Pemilu 2019 bisa dikawal bersama-sama oleh masyarakat luas. Hal itu demi mewujudkan kontestasi politik yang jujur dan adil.

" Pilpres 2019 dan pileg harus kita jaga dan kawal agar berjalan jujur dan adil agar tidak bisa memberikan celah kepada siapapun untuk berbuat kecurangan," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved