Menkeu Jelaskan Utang pada Pengusaha

Utang pemerintah tersebut ibarat pembiayaan oleh para pelaku usaha kepada perusahaannya.

Menkeu Jelaskan Utang pada Pengusaha
kompas.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut utang pemerintah seringkali dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan salah tafsir. Utang pemerintah pusat pada Juli 2018 meningkat menjadi Rp 4.235 triliun.

"Dalam diskusi politik seolah-olah utang pemerintah banyak banget. Ada yang bilang kita harus kurangi utang habis-habisan," ujar Sri Mulyani dalam seminar nasional yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di Grand Ballroom Hotel Kempinsky, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut Sri Mulyani, utang pemerintah tersebut ibarat pembiayaan oleh para pelaku usaha kepada perusahaannya. Dikatakan, lumrah bagi perusahaan berutang untuk mengembangkan bisnisnya.

"Sama seperti bapak ibu pengusaha, utang itu bukan tujuan tapi itu alat. Kalau usaha merosot, ingin ekspansi dan ingin profit lebih banyak, maka perlu pembiayaan. Apakah utang atau menggunakan uang sendiri, itu pilihan," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani hal tersebut sama ketika pemerintah membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan. Untuk keperluan tersebut APBN didesain, sementara pembiayaan melalui utang merupakan satu sumber selain perpajakan.

"Bicara di forum ini lebih mudah menjelaskan. Saya baru bicara sedikit kepalanya sudah mengangguk-angguk," lanjutnya. Oleh karena itu, dirinya berharap mereka yang mengerti tentang fungsi utang, termasuk pengusaha untuk ikut membantu menjelaskannya. "Saya berharap pengusaha membantu menjelaskan," katanya.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengajak para pelaku usaha memperkuat ekonomi Indonesia sehingga neraca pembayaran menjadi lebih sehat. "Kalau ada komunikasi yang erat antara pemerintah dan pengusaha, saya yakin Indonesia bisa mengatasi situasi yang sekarang berubah begitu cepat," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjelaskan tekanan eksternal saat ini membuat pemerintah berusaha menumbuhkan ekspor lebih cepat dibandingkan impor. "Kami ingin mengundang pengusaha untuk turut memperkuat ekonomi Indonesia. Tingkatkan ekspor, melakukan substitusi barang impor, dan memperbaiki iklim usaha supaya capital inflow tetap bisa terjaga," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu juga menjelaskan Indonesia masih memiliki pondasi ekonomi positif dibandingkan negara lain. Menurut Menteri Keuangan, dunia internasional yakin terhadap narasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inflasi terjaga rendah, defisit APBN kecil, serta adanya komitmen melakukan reformasi.

"Oleh karena itu, supaya tidak bertepuk sebelah tangan, saya juga meminta para pengusaha menyampaikan optimisme yang lebih baik," katanya.

Bikin tak nyaman
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan gejolak ekonomi dunia memang telah menciptakan suasana kurang nyaman dalam berusaha. Gejolak itu diikuti pelemahan rupiah, tren proteksi negara yang menjadi tujuan ekspor, dan peningkatan biaya dalam negeri.

Terkait pelemahan rupiah, Hariyadi mengajak para pelaku usaha yang berusaha di Indonesia untuk berkomitmen turut menjaga rupiah. "Pengusaha yang menjalankan usaha di Indonesia harus juga menjaga rupiah. Ini juga butuh dukungan pemerintah untuk menciptakan suasana kondusif dan kebijakan meningkatkan efisiensi ekonomi," ujar dia.

Menurut data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan telah mencapai 13,7 miliar dolar AS selama semester I-2018. Angka tersebut diperkirakan mampu mencapai 25 miliar dolar AS hingga akhir tahun.

Pertumbuhan impor mencapai 24,5 persen hingga Juli 2018 (year-to-date/ytd), atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor sebesar 11,4 persen pada periode yang sama, menjadi penyebab defisit transaksi berjalan.

Defisit transaksi berjalan dalam dua tahun terakhir mencapai sekitar 17 miliar dolar AS pada 2016 dan 17,3 miliar dolar AS (2017). Defisit tersebut diimbangi neraca transaksi modal dan finansial yang berada pada kisaran 29 miliar dolar AS pada 2016 dan 2017. (tribunnetwork/bri/dik)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Herviansyah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved