Status Kepegawaian PNS Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi

PNS yang terlibat kejahatan tersebut harusnya langsung ditindaklanjuti dengan pemberhentian dengan tidak hormat

Status Kepegawaian PNS Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan saat konferensi pers terkait penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9/2017). KPK menetapkan tiga orang tersangka yang terjaring OTT di Batu yakni Walikota Batu Eddy Rumpoko, Kepala Bagian dan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan dan Pengusaha Philip serta mengamankan Rp 200 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Pemkot Batu. 

Oleh:
Rochxy SH CLA
Legal Consultant and Auditor

MARAKNYA tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) selaku aparatur sipil negara menjadi sorotan. Fakta menarik kemudian Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan siaran pers nomor: 018/RILIS/BKN/VIII/2018.

Dalam siaran persnya, BKN mengungkapkan bahwa tercatat per 31 Juli 2018 BKN telah melakukan tindakan berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap 307 PNS pelaku korupsi dengan status incracht.

Tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari banyaknya PNS yang sudah ditetapkan menjadi terpidana kasus korupsi namun masih berstatus sebagai PNS.

Dari perspektif hukum, bagaimana sebenarnya status kepegawaian PNS yang telah menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi?

PNS, Terpidana dan Tindak Pidana Korupsi

ASN dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK).

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sedangkan PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Baca: SK Pemecatan 2.357 PNS Koruptor Telah Diteken, di Sulut Ada 58 PNS Koruptor, Inilah Rinciannya

Salah satu pertimbangan filosofis terbentuknya UU tentang ASN bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Halaman
1234
Editor: maximus conterius
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved