PDIP Sulut Incar 33 Persen Suara, LSI: Gerindra Menyalip Golkar

PDIP berpotensi menjadi pemenang pemilihan legislatif pada tahun 2019. Peluang PDIP keluar dari ‘kutukan’ juara bertahan

PDIP Sulut Incar 33 Persen Suara, LSI: Gerindra Menyalip Golkar
tribun manado/infografis:alex taroreh
Hasil survei LSI soal elektabilitas parpol peserta Pemilu 2019. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – PDIP berpotensi menjadi pemenang pemilihan legislatif pada tahun 2019. Peluang PDIP keluar dari ‘kutukan’ juara bertahan partai pemenang pemilu selama reformasi harus dibayar dengan kirah ‘negatif’ Partai Golkar. Partai Gerindra punya kans kuat menyalip Golkar.

Demikian hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dirilis, Rabu (12/9/2018). Survei dilakukan pada 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apabila pemilu legislatif dilakukan hari ini, partai manakah yang akan dipilih. Dari 1.200 responden, sebanyak 24,8 persen memilih PDIP. "PDIP berpotensi menjadi partai pertama yang memenangkan pemilu dua kali berturut-turut. Sejak reformasi, dari empat kali pemilu, tidak ada satu pun parpol yang memenangi pemilu dua kali secara berturut-turut," ujar Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby di kantornya, Jakarta, Rabu kemarin.

Adjie mencatat, pada Pemilu 1999, PDIP menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 33,7 persen. Pada Pemilu 2004, PDIP kalah dari Golkar yang mendapatkan perolehan suara 21,6 persen. Kemudian, Pemilu 2009 dimenang Partai Demokrat. PDIP kembali menjadi pemenang pada Pemilu 2014.

"PDIP berpotensi keluar dari kutukan juara bertahan partai-partai pemenang pemilu di era reformasi," paparnya.
Di sisi lain, Adjie memaparkan, Gerindra berpotensi menempati posisi kedua dalam Pemilu 2019 dengan dukungan sebesar 13,1 persen. Sementara Golkar berada di peringkat ketiga dengan dukungan sebesar 11,3 persen.

"Gerindra potensial menjadi partai pertama runner-up di luar PDIP dan Golkar. Dalam empat kali pemilu era reformasi, posisi runner-up tak pernah diperoleh oleh partai di luar PDIP dan Golkar," ujar Adjie.

Sementara Golkar terancam tak masuk pada peringkat dua besar pemenang Pemilu 2019. Sebab, pada survei ini, elektabilitas Golkar berada di bawah PDIP dan Gerindra.

Lucky Senduk
Lucky Senduk (ISTIMEWA)

"Posisi Golkar saat ini akan menjadi yang terburuk dalam sejarah pemilu Partai Golkar di era reformasi. Dalam empat kali pemilu, Golkar selalu masuk dalam dua besar pemenang," papar dia.

Ia menilai masih ada upaya bagi partai-partai untuk mengubah peta dukungan jelang Pileg 2019. Artinya, data survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen (lihat grafis).

Hasil survei LSI jadi bahan evaluasi kerja PDIP. Demikian dikatakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Sulut, Lucky Senduk.

"Pengalaman Pileg 2014 hasil survei dari berbagai lembaga menempatkan PDIP sebagai pemenang dengan prosentase 22 persen tetapi hasil Pileg 2014 PDIP hanya mendapat 18 persen. Walaupun sebagai pemenang pemilu tetapi tidak sesuai harapan," katanya, Rabu (12/9/2018).

Ia mengatakan, hasil berbagai lembaga survei saat ini merupakan tantangan bagi PDIP untuk lebih kerja keras lagi. Mereka bisa mempertahankan elektabilitas sampai pada hari pemungutan duara nanti minimal mencapai 33 persen.

"Tantangan terbesar yakni Pemilu Legislatif saat ini baru pertama kalinya bersama dengan pemilihan presiden. Kerja, kerja. Elektoral harus benar-benar terencana dan dilaksanakan sehingga seluruh program menyentuh langsung ke masyarakat," katanya.

Kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstuksikan seluruh kader terlebih caleg untuk turun sampai ke tingkatan desa. Mereka harus bekerja bersama rakyat membangun bangsa untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera.

Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson Kumaat mengatakan, suvei LSI akan dijadikan bahan evaluasi. Tentunya masih banyak waktu untuk menaikan elektabilitas partai kuning kunyit itu.

"Kami akan kerja keras dari tingkat pusat sampai ke privonsi dan kabupaten/kota. Khusus di Sulut, kami akan tambah tenaga sekuat mungkin agar yang mustahil menjadi tidak mustahil," kata Kumaat.

Ketua Harian Pemuda Pancasila Sulut ini menambahkan di Sulut ia akan fokus pada perolehan suara di kabupaten/kota.

Kata dia, parlement threshold tidak berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Saya sudah meminta semua kader agar bahu-membahu membesarkan partai. Yah, 2019 Hanura akan lolos ambang batas 4 persen di dewan pusat," kata pengusaha ini.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulawesi Utara, Melky Pangemanan sempat terkejut. "Saya kira wajar saja, kami kan partai baru. Apalagi saat ini belum bisa berkampanye. Nantinya kami yakin elektabilitas PSI akan tinggi dan mendapatkan kepercayaan publik," kata Pangemanan.

Terobosan dan komitmen PSI mengusung caleg bersih yang bukan eks napi korupsi mulai menaikkan kepercayaan publik. Apalagi PSI satu-satunya partai yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg.

PSI, kata Pangemanan, terus melakukan langkah dan terobosan agar bisa masuk DPR 2019-2024. Mulai dari menawarkan spirit anti korupsi dan anti intoleransi dan membangun bangsa yang beragam.

"Ini perlu dengan pendekatan sistem meritokrasi dengan mengedepankan kualitas bukan atas dasar kedekatan primordial," tambahnya.

PSI juga akan melibatkan partisipasi publik bukan elite (oligarki). Di PSI ada crowd funding, ingin menjadi partai yang melibatkan partisipasi anggota dan banyak pihak lain atau anak muda maunya seperti ini. "Kekuatan kami ada di anak muda dan perempuan Indonesia," tegasnya.

Pada kesempatan itu juga PSI mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012, yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost).

Memasuki masa-masa kampanye, PSI akan mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR/DPRD melaporkan secara langsung. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online.

"Kami akan mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi single pay bukan multipay," kata dia. Kader PSI yang menjadi anggota legislatif akan mengupayakan pembersihan parlemen.

Sekretaris PSI Sulut, Nurjanah Sandiah menambahkan, hasil itu tidak menggoyahkan semangat para kader partai untuk bertarung. "Semangat kami tetap tinggi untuk membawa perubahan bagi Indonesia," beber dia. Nurjanah menengarai PSI anjlok dalam polling karena tak jor-joran beriklan di media.

Sebut dia, beberapa partai sudah jor-joran beriklan, terutama partai yang memiliki media. "Mungkin masyarakat tiap hari lihat mereka, " kata dia. Dikatakannya, ada waktu bagi PSI untuk beriklan di media. Yakni setelah dikeluarkannya daftar calon tetap (DCT). "Kami ikut aturan saja," kata dia.

Nurjanah mengatakan, meski kalah secara polling, namun citra partainya terus meningkat. Baru-baru ini, PSI tampil sebagai satu satunya partai yang tidak mengusung narapidana korupsi. Platform partai itu yang bersih juga mendapat pengakuan dari berbagai tokoh nasional, salah satunya Mahfud MD. "Ini membuat kami optimistis bisa dipilih rakyat, " kata dia.

Untuk Sulut, PSI memasang target bisa meraih satu kursi di DPR RI. "Kami tak muluk-muluk, caleg yang kami majukan semuanya tokoh bersih hasil dari pansel, " kata dia.

Partai Berkarya Sulut merespon keras hasil survei LSI. Paulus Pangau, Sekretaris DPW Partai Berkarya Sulut mengatakan, hasil survei itu sudah ditunggangi. "Kita akan buktikan nanti, Partai Berkarya akan lolos ke Senayan," ujar Paulus mengutip pernyataan Ketua Umum Tommy Soeharto. "Berikan kedaulatan kepada masyarakat bukan analisa survei," kata dia lagi.

Target Partai Berkarya tiap dapil akan memperoleh satu kursi. "Ada 80 dapil di Indonesia, jadi Partai Berkarya akan memperoleh 80 kursi," ujar caleg DPR RI ini.

Di dapil Sulut pun Partai Berkarya menargetkan satu kursi DPR RI. Untuk DPRD Sulut minimal akan memperoleh enam kursi. Ia yakin karena partai berkarya terus intens konsolidasi. "Kita keliling Sulut, ini ada di Sangihe bersama Ketua E2L (Elly Lasut)," ujarnya.

Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi
Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi (tribun manado)

KPU Sulut Bidik Pemilih Milenial

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut optimistis partisipasi pemilih akan lebih baik di Pemilu 2019. Komisioner KPU Sulut, Salman Saelangi mengatakan, jika ada survei mengatakan golput akan makin besar, justru tren partisipasi pemilu menunjukan angka sebaliknya.

"Kalau mengatakan golput akan tinggi dasarnya apa? Malah sekarang partisipasi pemilih makin meningkat," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Rabu (12/9/2018). "Secara grafik dari pemilu ke pemilu di partisipasi meningkat tidak menunjukan tren penurunan," ujar dia.

Ia mencontohkan partisipasi pemilih ketika Pilkada 2018, hasilnya cukup menggembirakan. Total partisipasi Pilkada 2018 di enam daerah Sulut mencapai 85,3 persen. Bolmut menempati urutan teratas presentase partisipasi tertinggi 89,25 persen.

Melawan kotak kosong, angka partisipasi masyarakat malah melonjak hingga 87,5 persen di Pilkada Mitra.
Kemudian disusul Sitaro (86,7 persen), Talaud (86,19), Minahasa (81,69) dan Kotamobagu (80,17). Pencapaian partisipasi ini lebih tinggi dari angka nasional 77,5 persen.

KPU pun sudah punya langkah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. "Kita tingkatkan sosialiasi yang langsung menuju ke basis keluarga. Atau forum warga," kata dia.

KPU saat ini coba juga fokus ke pemilih pemula maupun pemilih milenial. Pemilik hak suara, memilih pertama karena mereka paham pentingnya menyalurkan hak suara.

Punya keinginan berpartisipasi untuk menjadikan pilihannya sebagai pemimpin. Selain itu, partisipasi pemilih makin meningkat karena KPU terus berupaya menyiapkan Daftar pemilih yang bersih dan berkualitas
"Data pemilih juga memberikan dampak maksimal terhadap partisipasi pemilih," kata dia.

Tasya Tubagus
Tasya Tubagus (istimewa)

Siapkan Pilihan

Pemilih pemula termasuk Tasya Tubagus akan ikut menentukan siapa parpol dan capres-cawapres pemenang Pemilu 2019.

"Perasaannya senang dan bangga karena akan memilih pemimpin," ujar dia kepada tribunmanado.co.id, Rabu (12/9/2018) malam.

Untuk mempersiapkan diri, gadis kelahiran Matani Tumpaan 14 Juni 1999 ini banyak mencari informasi tentang calon presiden yang akan bertarung nanti.

"Selama ini saya pun tahu akan ada pemilihan presiden melalui televisi. Sering menonton televisi melihat berita-berita tentang calon presiden," ujar warga Sampana Kotamobagu ini.

Tasya pun mengatakan untuk memilih presiden nanti dia akan mencoblos calon yang baik dan memiliki motivasi untuk membangun Indonesia.

"Akan saya pilih pemimpin yang bisa membuat Indonesia lebih maju lagi," ujar dia.

Tasya pun berharap nantinya setelah pemilihan presiden, Indonesia akan bisa lebih maju dan jaya lagi. "Semoga Indonesia maju rakyatnya sejahtera," ujar anggota PMII Cabang Bolmong ini.

Jefry Paat
Jefry Paat (net)

Capres-Cawapres Jadi Penentu

Jefry Paat, Pengamat Politik dari Unsrat menilai hasil survei sah-sah saja, tapi tidak memberikan dasar dan jaminan parpol akan anjlok. Kembalikan ke parpol dengan adanya survei seperti ini, akan berusaha kerja sebaik mungkin dan lebih keras. Dengan survei ini keuntungan untuk parpol, ini juga sebagai warning bagi partai agar bisa kerja keras menghadapi Pemilu 2019.

Hadirnya survei soal percaya atau tidak, namun bagaimana melihat kekuatan dan kemampuan internal dalam menjual parpolnya.

Patokan angka-angka dalam survei itu mengacu pada electoral threshold 4 persen secara nasional. Ini belum menjadi patokan dan jamiman untuk melengserkan atau membuat parpol lengser.

Masyarakat harus tahu bagaimana jualannya dan kemampuan para caleg dalam partai bekerja keras. Karena Pemilu 2019, bukan hanya fokus pada pemilihan anggota legislatif RI, provinsi dan kota/kabupaten melainkan orang akan lebih terfokus pada pemilihan presiden.

Maka secara spontanitas orang akan mendukung parpol yang mendukung capres yang ia sukai. Contoh parpol koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno otomatis akan didukung oleh pemilih yang menyukai capres-cawapres.

Rakyat sudah tidak lagi melihat siapa dia, tapi partai yang mendukung capres. Itulah yang akan mereka dukung rakyat.

Misalnya Partai Demokrat yang main dua kaki mendukung Prabowo-Sandi dan Jokowi-Amin. Itu lebih karena partai berlambang bintang mercy ketakutan. Kalau tidak didukung rakyat, partai bisa rapuh dan anjlok.

Ketua DPW Hanura Sulut Jackson Kumaat (kanan) berbincang bersama Ketum Hanura Oesman Sapta Odang dan sejumlah kader.
Ketua DPW Hanura Sulut Jackson Kumaat (kanan) berbincang bersama Ketum Hanura Oesman Sapta Odang dan sejumlah kader. (istimewa)

Golput Berpeluang Menangkan Pemilu

Golongan putih (golput) di setiap pemilu masih cukup tinggi. Tingkat partisipasi politik sejak pemilu rezim Orde Lama mulai dari tahun 1955 dan Orde Baru pada tahun 1971 sampai 1997, kemudian Orde Reformasi tahun 1999 sampai sekarang masih mengkhawatirkan. Pemilu 1955 mencapai 91,4 persen, golput 8,6 persen.

Baru pada era non-demokratis Orde Baru golput menurun. Pada Pemilu 1971, tingkat partisipasi politik mencapai 96,6 persen dan jumlah golput menurun drastis hanya mencapai 3,4 persen. Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 hampir serupa. Partisipasi politik 96,5 persen dan golput 3,5 persen. 1987 partisipasi politik 96,4 persen dan golput 3,6 persen.

Pemilu 1992 tingkat partisipasi pemilih 95,1 persen dan golput 4,9 persen. 1997 partisipasi pemilih 93,6 persen dan golput 6,4 persen.

Pasca-reformasi, Pemilu 1999 partisipasi memilih 92,6 persen dan golput 7,3 persen. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen.

Pilpres putaran pertama partisipasi pemilih 78,2 persen dan golput 21,8 persen. Putaran kedua partisipasi pemilih 76,6 persen dan golput 23,4 persen.

Pemilu 2009 partisipasi pemilih 70,9 persen dan golput 29,1 persen. Pilpres 2009 partisipasi pemilih 71,7 persen dan golput 28,3 persen. Pilpres 2014, partisipasi pemilih 69,58 persen. Pemilu 2014 partisipasi 75,11 persen.

Bagaimana dengan Pemilu 2019? Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia ( LSI) Denny JA menunjukkan orang yang tidak tahu, tak jawab atau belum memutuskan mencapai 25,2 persen. Jika dianggap golput, maka angka itu paling tinggi atau mengalahkan PDIP.

Sementara ada ada enam partai politik yang diprediksi tidak lolos ke DPR periode 2019-2024. "Saat ini elektabilitas dari keenam partai tersebut di bawah 1 persen. Bahkan, jika disimulasikan dengan menambah margin of error survei 2,9 persen, elektabilitas keenam partai tak cukup lolos untuk ambang batas parlemen 4 persen," papar Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, Rabu kemarin.

Sementara ada lima partai yang terancam tidak lolos ambang batas parlemen. Kata Adjie, jika disimulasikan dengan menambah margin of error survei sebesar 2,9 persen, kelima partai yang terancam itu masih berpeluang lolos menembus ambang batas parlemen.

Di sisi lain, partai politik juga masih bisa merebut 25,2 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, ia menilai masih ada upaya bagi setiap partai untuk mengubah peta dukungan jelang Pemilu 2019. (Tribun/kps/crz/dik/ryo/ryo/art/crz)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help