Sulut Punya 52 Ribu DPT Ganda: Bawaslu Gandeng Parpol Mengawasi

Isu 25 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda secara nasional disikapi sejumlah partai politik di Sulawesi Utara.

Sulut Punya 52 Ribu DPT Ganda: Bawaslu Gandeng Parpol Mengawasi
ISTIMEWA
Diagram DPT 

Banyak Petugas Abaikan Pemilih

Pengamat politik dari Unsrat, Ferry Liando mengatakan, masalah DPT kerap menjadi pangkal gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Perselisihan hasil pemilu adalah tentang DPT. Banyak masyarakat yang telah memiliki hak pilih, namun tidak terdaftar sebagai pemilih. Banyak orang yang terdaftar sebagai pemilih, namun tidak bisa memilih.

Pemicunya banyak faktor, yakni keakuratan data pemilih yang disodorkan pemerintah kepada penyelenggara kerap kurang valid dan tak lengkap.

Persoalan DPT sering dijumpai ada warga yang sudah meninggal tapi masih tercatat, ada yang sudah pindah alamat, namun belum diperbaiki, ada yang sudah memenuhi syarat tapi tidak didaftarkan.
Belum semua masyarakat terdaftar karena tak memiliki NIK sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk dokumen kependudukan.

Sementara itu kapasitas petugas pencocokan dan penelitian (coklit) tidak memadai. Kerja dari penyelenggara kerap tidak diawasi sehingga banyak yang luput dari pencatatan.

Banyak petugas yang nakal. Kalau ada masyarakat yang diketahui bukan pendukung calon yang didukungnya maka masyarakat sengaja dilewatkan untuk didaftar.

Perlu koordinasi bersama antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan parpol untuk membahas dann menetapkan bersama. Pembahasan itu dilakukan secara terbuka, disepakati bersama agar dikemudian hari tidak dipersoalkan.

Kasus seperti ini untuk terjadi kedua kalinya kecil kemungkinan. Pentingnya DPT, karena sebagai bahan perencanaan untuk penerkaman logistik seperti kertas suara dan lainnya,jumlah kertas suara harus mengikuti jumlah pemilih.

Sedangkan untuk golput terjadi banyak faktor, mulai dari tidak mendapatkan pemberitahuan untuk memilih, pemilih lebih memilih bekerja dari pada datang mencoblos, jarak tempat pemungutan suara (TPS) terlalu jauh dari rumah dan ketidakpercayaan pada calon yang diajukan parpol.

Tahun ini kemungkinan angka golput meningkat karena kondisi psikologis masyarkat yang trauma karena banyak anggota DPRD yang ditangani KPK. Seperti di Malang dan Jambi yang hampir semua anggota DPRD bermasalah hukum dan ketidak yakinan pemilih bahwa apakah dengan suara yang ia berikan akan berdampak pada perubahan nasibnya.

Jessica Christina Sondakh
Jessica Christina Sondakh (Tribun manado / Ferdinand Ranti)
Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help