Media Asing Bongkar Konspirasi Kejahatan Uang Besar di Pemerintahan Era SBY

Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.

Media Asing Bongkar Konspirasi Kejahatan Uang Besar di Pemerintahan Era SBY
YOUTUBE
Disebut Beralih ke Prabowo Tanpa Izin, Begini Kata SBY 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut media asing sebagai pemerintahan dengan konspirasi kriminal yang sangat besar.

Seperti dilansir TribunWow dari laman Asia Sentinel, Rabu (12/9/2018), sebanyak USD 12 miliar (Rp 177 triliun) uang dari pembayar pajak, dicuri dan dicuci melalui bank-bank internasional.

30 pejabat pemerintah pun disebut terlibat dalam skema konspirasi tersebut.

Artikel tersebut ditulis oleh John Berthelsen, editor sekaligus pendiri Asia Sentinel, sebuah media Asia yang berbasis di Hongkong.
Artikel di Asia Sentinel
Artikel di Asia Sentinel (Asia Sentinel)

Tulisannya didasarkan dari laporan hasil investigasi setebal 488 halaman dalam gugatan yang dilayangkan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritius pekan lalu.

Laporan berupa analisis forensik atau barang bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik ​​dan pengacara di Indonesia, London, Thailand, Singapura, Jepang dan negara-negara lain juga dilengkapi 80 halaman afidavit atau keterangan di bawah sumpah.

Laporan ini juga melibatkan serangkaian penyelidikan di lembaga keuangan internasional termasuk Nomura, Standard Chartered Bank, United Overseas Bank (Singapore) dan lain-lain.

Laporan itu menyebut banyak penipuan dan korupsi yang terjadi di pusaran PT Bank Century Tbk.

Bank ini direkapitalisasi pada tahun 2008 dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Bahkan disebutkan dalam artikel ini Bank Mutiara juga disebut sebagai "Bank SBY," karena diyakini berisi dana gelap untuk menunjang Partai Demokrat, yang dipimpin oleh SBY.

Penipuan tersebut melibatkan dana misterius sebesar ¥ 97.682 milyar (USD 989.1 juta) atau sekitar 14 triliun yang ditawarkan grup keuangan J Trust di Tokyo pada tahun 2013.

Sumber dana tak wajar ini disebut memberi J Trust sumber daya untuk membeli Bank Century, yang dulunya diambil alih oleh pemerintah, direkapitalisasi setelah ratusan jutaan dolar dicuri, dan berganti nama menjadi Bank Mutiara pada tahun 2009.

Lucunya, sumber dana J Trust, di Bursa Saham Tokyo, tidak pernah diidentifikasi.

Dana tersebut seharusnya digunakan oleh J Trust untuk membeli Bank Mutiara dari LPS pada tahun 2014.

Sementara itu pihak yang melayangkan gugatan Weston International Capital Ltd yang berbasis di Mauritius adalah pihak yang gagal dalam lelang itu bersama dengan beberapa bank lain.

Analisis 488 halaman itu menuduh para pejabat Indonesia melakukan kecurangan pembelian dan menyetujui bahwa J Trust lah yang "cocok dan layak" untuk menjalankan bank itu meskipun mereka konon tidak pernah menjalankan bank komersial.

Laporan itu juga menyebut J Trust sebenarnya telah terlibat dalam skandal besar Livedoor Credit di 2005 di Tokyo.

Seperti yang dilaporkan Asia Sentinel, tidak ada bukti bahwa J Trust pernah membayarkan dana sebesar USD 366,67 juta untuk membeli bank.

Catatan LPS menunjukkan bahwa J Trust membayar hanya 6,8 persen dari jumlah itu, atau sekitar USD 24,14 juta dimuka.

Pembayaran itu diduga 33 hari setelah tanggal penjualan yang disebutkan.

Sisanya dilunasi Bank Indonesia melalui surat promes pinjaman syariah (promisorry note) melalui LPS.

Berdasar catatan LPS pada 2015, sebuah perusahaan asuransi menuliskan angka Rp 3,06 triliun pada promissory note syariah.

Pada 2015, menurut catatan LPS, perusahaan asuransi mencatatkan Rp 3,065 triliun (USD 230,65 juta) pada surat promes syariah menjadi nol.

Para penggugat menuduh bahwa penjualan Bank Mutiara ini adalah konspirasi yang dieksekusi melalui perjanjian pembelian saham ilegal, pribadi, dan tidak transparan.

Artikel menyebutkan konspirasi ini dirancang oleh Kartika Wirjoatmodjo, bankir terkemuka di Indonesia, dan pihak lainnya, "dengan maksud menjarah kekayaan LPS dan cadangan asuransi dalam jumlah yang melebihi USD 1,05 miliar selama 10 tahun".

Kartika Wirjoatmodjo
Kartika Wirjoatmodjo (Asia Sentinel)

Pencurian ini bertujuan untuk memperkaya penguasa yang memnggunakan kekuasaan untuk mencuri sumber daya Indonesia dan juga menipu kreditur prioritas, yaitu para penggugat.

Weston, yang menugaskan laporan itu, telah melancarkan kampanye hukum lima tahun di pengadilan di seluruh dunia untuk mengklaim kembali 620 juta dolar AS yang dicuri darinya dari 2008 hingga 2015.

Weston merasa dicurangi melalui penjualan Bank Mutiara oleh LPS yang tak transparan, disertai penggelapan dan pencucian uang yang dipimpin oleh Bank Deposit Insurance Corporation Indonesia dan mantan CEOnya, Kartika (yang kini CEO PT Bank Mandiri).

Total jumlah gugatan Weston dan anak perusahaannya telah mencapai hingga lebih dari USD 1,24 miliar atau Rp 18,3 triliun.

Serangkaian konspirasi dan tindak kriminal di atas telah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini.

Kasus itu telah membuat mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya menjadi tersangka.

Sumber Asia Sentinel mengungkap adanya penyelidikan KPK terhadap LPS dan Kartika.

Namun, artikel itu meragukan keberanian KPK untuk menyelidiki SBY.

Namun, Boediono, wakil presiden pendamping SBY pada kurun waktu 2009-2014 itu merupakan gubernur Bank Indonesia saat kasus Century mengemuka.

Dalam kasus yang saat ini diajukan oleh Weston di Port-Louis, pihak berwenang Indonesia bersikeras bahwa pengadilan-pengadilan Mauritius tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini.

Weston telah mengajukan keberatan yang menyatakan Mahkamah Agung Mauritius memiliki wewenang dan Pengadilan Tinggi Singapura dikatakan mendekati putusan hukum.

Sumber tersebut juga mengatakan pejabat AS sekarang mulai melihat transaksi Indonesia, terutama yang melewati Standard Chartered Bank (Singapura), Wells Fargo (NY), United Overseas Bank (Singapore) dan cabang Siprus FBME, bank Tanzania terkenal yang ditutup oleh Financial Crimes Enforcement Network, atau FinCEN, unit Departemen Keuangan pada tahun 2014.

Bahkan, 488 halaman dalam laporan bukti yang dibeberkan Asia Sentinel menjabarkan penipuan berkali-kali lebih besar daripada yang pernah dijelaskan sebelumnya.

Menurut laporan itu, rekayasa itu sudah dimulai sejak awal pemerintahan SBY pada 2004 dengan pembentukan Bank Century sebagai merger Bank Pikko, Bank Danpac dan Bank CIC.

Selanjutnya, Bank Century menjadi gudang penyimpanan jutaan dolar uang yang dikendalikan SBY dan Partai Demokrat.

Sebagaimana pemberitaan Asia Sentinel, sebuah kelompok gabungan 30 pejabat di pemerintah Indonesia telah bekerja sama selama 15 tahun untuk mencuri, melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya hingga mencapai lebih dari USD 6 miliar.

Kejahatan itu dilakukan atas dasar perintah Presiden SBY dan Boediono.

Pada 2008 atau saat krisis finansial melanda berbagai negara, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang kala itu beranggotakan Boediono selaku gubernur BI menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Selanjutnya ada suntikan dana untuk fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) BI sebesar Rp 689 miliar untuk Bank Century.

Tapi angkanya membengkak hingga total mencapai Rp 6,7 triliun.

Kucuran dana selanjutnya melalui skema penyertaan modal sementara (PMS) dari LPS.

Artikel menyebutkan Bank Indonesia dan LPS diduga bertindak sebagai “penyamar dan rekan konspirator” sejak tahun 2003 yang beroperasi sebagai kelompok penjahat terorganisasi sempurna. (TribunWow.com/Ekarista R.P)

Baca artikel asli Asia Sentinel di sini

Editor: Valdy Suak
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help