Pilpres 2019

Akademisi: Tak Ada Aturan yang Dilanggar Terkait Dukungan Kepala Daerah kepada Jokowi

Arlan pun merujuk kepada aturan KPU No 23 Tahun 2018, bahwa kepala daerah bahkan diperbolehkan untuk berkampanye

Akademisi: Tak Ada Aturan yang Dilanggar Terkait Dukungan Kepala Daerah kepada Jokowi
Tribunnews.com/Apfia
Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat menggelar konferensi pers di hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017). 

Kedua alasan kerja nyata Jokowi. Karena banyak daerah yang sudah mulai memasang pondasi pembangunan berharap program pembangunan kedepan berkelanjutan.

Terutama kata dia, Indonesia timur banyak kepala daerah yang justru mendukung Jokowi di luar partai koalisi.

"Ini saya kira konsekunsi logis dari kerja nyata Jokowi," jelasnya.

Baca: Jokowi Analogikan Avengers: Infinity Wars pada Kondisi Ekonomi Global saat Ini

Ketiga, imbuhnya, beberapa komitmen janji Jokowi sudah terealisasi dan sudah bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Ini sangat membantu trust publik kepada pemerintah di daerah dan pusat," ucapnya.

Pemberian dukungan kepala daerah akan merusak fokus kinerja kepala daerah di daerah masing masing?

Terkait anggapan itu, ia mengatakan hal itu pernyataan yang sangat pesimis dan underestimated.

Dalam hal membangun kinerja kepala daerah, dia menjelaskan, urusan dukungan tidak lantas membuat kepala daerah menjadi tidak fokus.

"Justru dukungan tersebut menjadi motivasi kepala daerah itu sendiri," jelasnya.

karena kepala daerah sebisa mungkin menciptakan kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat kepada pemerintah yang selama ini sedang bekerja cepat mengejar pembangunan.

Halaman
123
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved