Soal Data Ganda DPT, Pengamat Sulut Sebut Ada Petugas Nakal

Menurut Ferry Liando, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), itu kerap terjadi dan pangkalnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Soal Data Ganda DPT, Pengamat Sulut Sebut Ada Petugas Nakal
TRIBUNMANADO/FINNEKE WOLAJAN
Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) terkait satu juta lebih data ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 tersebar di semua daerah di Indonesia, menurut Ferry Liando, pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), itu kerap terjadi dan pangkalnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Perselisihan hasil pemilu adalah tentang DPT, di mana banyak masyarakat yang telah memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih dan banyak yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak bisa memilih.

"Pemicunya banyak faktor, yakni keakuratan data pemilih yang disodorkan pemerintah kepada penyelenggara keruap kurang valid dan lengkap," kata Ferry.

Lanjutnya, persoalan di DPT sering dijumpai ada warga yang sudah meninggal tapi masih tercatat, ada yang sudah pindah alamat namun belum diperbaiki, ada yang sudah memenuhi syarat tapi tidak didaftarkan.

Mengenai belum semua masyarakat terdaftar karen, belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk dokumen kependudukan.

Sementara itu kapasitas petugas pencocokan dan penelitian (coklit) tidak memadai.

Kerja dari penyelenggara kerap tidak diawasi sehingga banyak yang luput dari pencatatan.

"Banyak petugas yang nakal. Kalau ada masyarakat yang diketahui bukan pendukung calon yang didukungnya maka masyarakat sengaja dilewatkan untuk di daftar," tegasnya.

Untuk itulah menurut dosen Unsrat Manado ini perlu kordinasi di bersama antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan partai politik untuk membahas dan menetapkan bersama.

Pembahasan itu dilakukan secara terbuka, disepakati bersama agar di kemudian hari tidak dipersoalkan.

"Kasus seperti ini untuk terjadi kedua kalinya kecil kemungkinan," tambahnya.

Dia juga menerangkan pentingnya DPT, karena sebagai bahan perencanaan untuk penerkaman logistik seperti kertas suara dan lainnya, jumlah kertas suara harus mengikuti jumlah pemilih.

Sedangkan untuk golput terjadi banyak faktor, mulai dari tidak mendapatkan pemberitahuan untuk memilih, pemilih lebih memilih bekerja dari pada datang mencoblos, jarak tempat pemungutan suara (TPS) terlalu jauh dari rumah dan ketidakpercayaan pada calon yang diajukan parpol.

"Tahun ini kemungkinan angka golput meningkat karena kondisi psikologis masyarakat yang trauma karena banyak anggota DPRD yang ditangani KPK. Seperti di Malang dan Jambi yang hampir semua anggota DPRD bermasalah hukum dan ketidakyakinan pemilih bahwa apakah dengan suara yang ia berikan akan berdampak pada perubahan nasibnya," kata dia.

Mengenai DPT merupakan kerja kolektif mulai dari Pemerintah sebagai penyedia dokumen kependudukan, KPU yang melakukan pencocokan dan validasi, Bawaslu yang mengawasi dan keterlibatan parpol dan masyarakat.(Tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help