Yusril Ihza Mahendra: Meme Jokowi Harus Mundur Berbahaya Bagi NKRI

Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan di Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008,

Yusril Ihza Mahendra: Meme Jokowi Harus Mundur Berbahaya Bagi NKRI
KOLASE TRIBUNMANADO/TRIBUNNEWS
Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan di Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008, diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan.

Hal ini untuk menanggapi meme Presiden Joko Widodo harus mundur dari jabatan karena kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode 2019-2024 tersebar luas di media sosial (medsos).

Di medsos beredar copy Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, disertai kata-kata “Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga”.

Baca: Pengacara Beber Tanggapan Ahok Soal Rencana Pernikahan Selepas dari Penjara

Namun, kata Yusril, ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai petahana. Hal yang sama diatur juga dalam pasal 170 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 
"Padahal UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017," kata Yusril, saat dihubungi, Sabtu (8/9/2018).

Baca: Bripda Puput Akhirnya Menanggapi Isu Rencana Pernikahannya dengan Ahok

Sehingga, dia menilai, presiden petahana Joko Widodo atau siapapun demi kepentingan bangsa dan negara tidak perlu berhenti atau mengajukan cuti.

Dia menegaskan, berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU itu sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara.

"Khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang," tambahnya.

Yusril Ihza Mahendra (kanan)
Yusril Ihza Mahendra (kanan) (TRIBUN/DANY PERMANA)

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan presiden petahana tidak berkewajiban cuti atau mengundurkan diri saat maju sebagai calon presiden untuk periode mendatang.

Menurut dia, pengaturan tentang keharusan mundur atau cuti itu tidak ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Bab yang mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman
12
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved