Ini Tanggan Pengamat Politik Terkait Adanya Anggota Parpol Tak Kompak di Pilpres 2019

Selama ini pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh sebagian lingkaran elite

Ini Tanggan Pengamat Politik Terkait Adanya Anggota Parpol Tak Kompak di Pilpres 2019
Istimewa
Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bukan hanya Partai Demokrat yang berdiri dua kaki pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Menurut pengamat politik Sulawesi Utara Ferry Liando, ada juga partai lainnya.

"Misalnya Nasdem juga tidak kompak, juga Golkar. Elite dan Anggota parpol pendukung calon baik di pusat maupun di Sulut ternyata banyak yang tidak solid," ujarnya, Minggu (9/9).

Baca: Daftar Politisi Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Ada parpol pendukung Jokowi namun banyak elite mendukung Prabowo. Demikian sebaliknya ada parpol pendukung Prabowo tapi elitnya mendukung Jokowi.

Menurut Liando, ini akibat dalam pengambilan keputusan parpol tidak menjalankan amanat UU Nomor 2 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol.

Di mana dijalankan bahwa dalam hal penentuan calon, parpol harus melaksanakan secara terbuka dan demokratis. Dalam prosesnya harus dilakukan secara partisipatif dan kompetitif.

Selama ini pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh sebagian lingkaran elite. Model oligarki parpol sangat kuat dalam pengambilan keputusan terutama dalam penentuan calon presiden.

Padahal keutuhan parpol karena adanya anggota. Kalau tidak ada anggota maka tidak mungkin ada parpol. Tapi Ironinya dalam hal pengambilan keputusan tidak dilakukan secara partisipatif dan kompetitif yang melibatkan anggota parpol.

Efek yang ditimbulkan setelah itu adalah kemungkinan besar keputusan itu tidak semua anggota akan menerima, karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Baca: Demokrat Sulut Sulut Lebih Sreg ke Jokowi, Ini Tanggapan James Karinda

Dalam banyak pengalaman, konflik atau perpecahan parpol terjadi karena begitu kuatnya oligarki parpol dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor kedua adalah tidak semua kader parpol teridiologi dengan baik dengan parpolnya. Artinya tidak semua anggota parpol terikat secara ideologi.

Ada yang ingin jadi anggota parpol karena punya kepentingan tertentu seperti ingin jadi calon. Panggilan ideologi sebetulnya tidak dimiliki semua anggota sehingga tidak semua keputusan parpol harus dipatuhinya.

Ketiga disebabkan karena ketidakcocokan hubungan emosional antara anggota parpol itu dengan calon pilihan parpol. Bisa saja hubungan emosionalnya terbangun dengan capres yang didukung parpol lain.

Bisa saja ada kalkulasi kepentingan politik individu bagi setiap kader yang tidak mendukung calon yang didukung parpolnya. Kemungkinan ada tawaran jabatan dari parpol lain jika kader itu tidak mendukung kader yang diajukan parpolnya.

"Kader seperti ini tidak pernah mengakui dirinya sebagai penghianat, namun baginya sikap ini merupakan siasat politik guna kepentingan mendapatkan jabatan atau fasilitas lain," jelas Liando. (fin)

Penulis: Finneke_Wolajan
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help