Risiko Pembatasan 900 Barang Impor

Di satu sisi, membatasi impor bisa mengurangi defisit perdagangan, namun mengurangi impor berdampak negatif ke perlambatan ekonomi

Risiko Pembatasan 900 Barang Impor
WARTA KOTA/Henry Lopulalan
arian Warta Kota/henry lopulalan PERESMIAN TERMINAL PETI KEMAS - Suasana Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta. WARTA KOTA/Henry Lopulalan 

TRIBUNMANADO.CO.ID- Defisit neraca perdagangan kembali menghantui Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, defisit perdagangan Indonesia periode Januari sampai Juli 2018 tercatat 3,09 miliar dolar AS. Angka ini mencemaskan, karena paling dalam sejak 2013

Merespon angka defisit perdagangan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menterinya berulang kali mencoba cari jalan keluar. Kesimpulannya adalah defisit perdagangan karena laju barang impor jauh lebih tinggi daripada laju kinerja ekspor.

Alhasil, Jokowi beserta pembantunya memutar otak, meracik solusi mencegah defisit perdagangan tenggelam makin dalam. Namun, pilihan solusi tidak banyak, salah satunya membatasi laju impor. Pembatasan impor membidik produk konsumsi yang angka impornya naik banyak.

Cara membatasi impor produk konsumsi belumlah ketemu. Maklum, mengatur impor bak buah simalakama. Pilihan yang tersedia sama-sama pahitnya. Di satu sisi, membatasi impor bisa mengurangi defisit perdagangan, namun mengurangi impor berdampak negatif ke perlambatan ekonomi. Pilihan inilah yang butuh pertimbangan matang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Saat itu Presiden SBY juga mengalami hal yang sama, adanya defisit neraca perdagangan yang mengkhawatirkan.Kemudian, Presiden SBY menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22.

Hingga kini, aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 tahun 2010 itu masih berlaku meski sudah beberapa kali direvisi pada era Presiden Jokowi. Pada zaman SBY, tarif PPh pasal 22 ditetapkan 2,5 persen bagi importir yang punya API (angka pengenal importir) dan tarif 7,5 persen untuk mereka yang tidak punya API. Aturan ini mengecualikan produk-produk kedelai, gandum, dan tepung terigu, yang PPh ditetapkan sebesar 0,5 persen.

Has0il revisi terakhir yang terbit dalam PMK Nomor 34 Tahun 2017, barang impor dibedakan menjadi dua golongan tarif besar. Sebagian masuk kategori tarif 7,5 persen dan sebagian lagi dikenakan tarif PPh 10 persen (lihat tabel). Tarif PPh mini tetap berlaku untuk komoditas gandum, kedelai dan bahan bakar.
\
Adapun produk yang kena PPh pasal 22 dengan tarif 7,5 persen berjumlah 568 produk. Dan produk yang dikenakan tarif 10 persen berjumlah 244 produk. Nah, beleid inilah yang menjadi acuan Kementerian Keuangan menaikkan tarif PPh, termasuk kemudian menambah produk yang masuk daftar tarif PPh pasal 22.

Menyulut pro dan kontra
Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan laju produk impor dengan menaikkan tarif PPh 22 bukanlah hal baru. Pemerintah telah menerapkan aturan yang sama sejak 2010 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Hasilnya, angka impor Indonesia sampai Juli 2018 masih saja membengkak.

Pemerintah rupanya tak patah arang. Kali ini, Pemerintah mewacanakan menaikkan tarif PPh pasal 22 untuk impor produk konsumsi tersebut. Selain itu, pemerintah berwacana untuk menambah jumlah produk yang masuk daftar produk yang harus membayar PPh pasal 22.

Sayangnya, nama produk baru yang akan masuk sebagai pendatang baru dalam daftar pengenaan PPh pasal 22 masih dikunci rapat-rapat Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. “Sedang kami teliti (daftar produknya),” kata Suahasil Nazara, Kepala BKF.

Halaman
123
Editor: Herviansyah
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved