Indonesia Batasi 900 Barang Impor: Begini Untung dan Ruginya

Defisit neraca perdagangan kembali menghantui Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, defisit perdagangan Indonesia periode

Indonesia Batasi 900 Barang Impor: Begini Untung dan Ruginya
tribunnews
Mata uang rupiah 

 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Defisit neraca perdagangan kembali menghantui Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, defisit perdagangan Indonesia periode Januari sampai Juli 2018 tercatat US$ 3,09 miliar. Angka ini mencemaskan, karena paling dalam sejak 2013.

Merespon angka defisit perdagangan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama menterinya berulang kali mencoba cari jalan keluar. Kesimpulannya adalah defisit perdagangan karena laju barang impor jauh lebih tinggi daripada laju kinerja ekspor. 

Alhasil, Jokowi beserta pembantunya memutar otak, meracik solusi mencegah defisit perdagangan tenggelam makin dalam. Namun, pilihan solusi tidak banyak, salah satunya  membatasi laju impor. Pembatasan impor membidik produk konsumsi yang angka impornya naik banyak.

Cara membatasi impor produk konsumsi belumlah ketemu. Maklum, mengatur impor bak buah simalakama. Pilihan yang tersedia sama-sama pahitnya.

Di satu sisi, membatasi impor bisa mengurangi defisit perdagangan, namun mengurangi impor berdampak negatif ke perlambatan ekonomi. Pilihan inilah yang butuh pertimbangan matang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkaca dari pemerintahan sebelumnya. Saat itu Presiden SBY juga mengalami hal yang sama, adanya defisit neraca perdagangan yang mengkhawatirkan.Kemudian, Presiden SBY menerapkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. 

Hingga kini, aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 tahun 2010 itu masih berlaku meski sudah beberapa kali direvisi pada era Presiden Jokowi.

Pada zaman SBY, tarif PPh pasal 22 ditetapkan 2,5% bagi importir yang punya API (angka pengenal importir) dan tarif 7,5% untuk mereka yang tidak punya API. Aturan ini mengecualikan produk-produk kedelai, gandum, dan tepung terigu, yang PPh ditetapkan sebesar 0,5%.

Hasil revisi terakhir yang terbit dalam PMK Nomor 34 Tahun 2017, barang impor dibedakan menjadi dua golongan tarif besar. Sebagian masuk kategori tarif 7,5% dan sebagian lagi dikenakan tarif PPh 10% (lihat tabel). Tarif PPh mini tetap berlaku untuk komoditas gandum, kedelai dan bahan bakar.

Adapun produk yang kena PPh pasal 22 dengan tarif 7,5% berjumlah 568 produk. Dan produk yang dikenakan tarif 10% berjumlah 244 produk.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help