12 Caleg Eks Koruptor Lolos: Jokowi Pastikan KPU-Bawaslu Netral

Sebanyak 12 calon legislatif mantan koruptor sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terakhir Bawaslu meloloskan

12 Caleg Eks Koruptor Lolos: Jokowi Pastikan KPU-Bawaslu Netral
Glery
Ketua Bawaslu RI Abhan 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 12 calon legislatif mantan koruptor sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terakhir Bawaslu meloloskan M Taufik caleg dari Partai Gerindra. Keputusan tersebut diambil Bawaslu lantaran mereka mengklaim berpedoman pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU justru berseberangan melihat hal tersebut, KPU berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon wakil rakyat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan membenarkan adanya 12 mantan koruptor yang diloloskan sebagai bakal caleg oleh Bawaslu. "Infonya begitu," kata Wahyu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berbeda pendapat mengenai keikutsertaan mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di setiap tahapan.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Kornas TePI), Jeirry Sumampow, meminta kedua lembaga penyelenggara pemilu itu saling berkomunikasi untuk menyamakan pandangan.

Upaya ini, kata dia, dilakukan agar perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu tidak mempengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum 2019.

"Ada ketegangan KPU-Bawaslu. Tidak boleh ketegangan berpengaruh kepada tahapan. Perlu ada yang memfasilitasi ngopi bareng," kata Jeirry.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa parlemen akan taati Undang-Undang soal polemik calon anggota legislatif eks napi korupsi.

Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow
Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow (Tribunnews.com)

Bambang mengatakan, DPR akan taat sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tidak akan ada rapat yang digelar antara DPR dengan Bawaslu berkaitan dengan beberapa eks napi korupsi yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif.

"Karena ambigu juga kalau kita pembuat Undang-Undang bersama pemerintah, kemudian tidak patuh dengan Undang-Undang yang kita buat sendiri. Posisi kita jelas, bahwa kita patuh Undang-Undang," ujar Bambang.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved