Usut Mahar Politik Sandi, Andi Arief: Bawaslu Pemalas

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak serius menangani kasus

Usut Mahar Politik Sandi, Andi Arief: Bawaslu Pemalas
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak serius menangani kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno.

Andi mengaku tak bisa memenuhi panggilan Bawaslu beberapa waktu lalu karena tengah berada di Lampung. Pemanggilan terhadap Andi berkaitan dengan tudingannya terhadap Sandiaga yang diduga menjanjikan masing-masing Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN. "Bawaslu pemalas dan enggak serius," ujar Andi, Jumat (31/8).

Menurut Andi, ia telah memberikan beberapa opsi kepada Bawaslu, satu di antaranya dengan meminta komisioner Bawaslu datang ke Lampung.

"Kalau jadi komisioner cuma duduk di belakang meja itu sih bukan pengawas namanya, tapi mirip mandor zaman Belanda. Untuk apa Bawaslu dibiayai mahal oleh negara kalau soal jarak saja enggak bisa mereka pecahkan," kata Andi.

Andi menuding Bawaslu tidak serius mengusut kasus dugaan mahar politik yang diduga menyeret nama Sandiaga Uno. "Kalau serius kan bisa kejar keterangan saya ke Lampung beberapa waktu lalu," tutur Andi.

Pernyataan Andi Arief terkait sikap resmi Bawaslu yang resmi  menutup kasus dugaan mahar politik tersebut. Alasan dihentikannya kasus itu, karena tidak ditemukan bukti yang kuat.

Menurut Bawaslu pelapor dan saksi tidak mendengar atau melihat secara langsung peristiwa pemberian mahar politik tersebut "Bawaslu sudah menutup kasus mahar ini, kita hormati. Catatan saya, kalau hanya ingin menjadikan kasus ini jalan dengan keterangan saya, harusnya dengan ke Lampung komisioner bisa mendapatkannya seperti yang sudah saya tawarkan," tutur Andi.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, membantah pernyataan  Andi Arief. Ia memastikan pihaknya sudah secara patut memanggil Andi Arief untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, dari dua kali laporan yang sudah dilayangkan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.

"Saya kira teman-teman bisa menilai sendiri yang tidak serius mana. Kami sudah mengundang beberapa kali, tak ada respon lain. Iya, kami sudah undang, kenapa tak datang," ujar Abhan.

Dia menjelaskan, masyarakat dapat melaporkan kepada Bawaslu selambat-lambatnya tujuh hari sejak diketahui ada peristiwa pelanggaran pemilu.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help