Swapar dan Masyarakat Sipil Sulut Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

LSM Swara Parangpuan (Swapar) terus berupaya mendorong pengesahan Rancangan Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

Swapar dan Masyarakat Sipil Sulut Dorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Tribun Manado / Fernando Lumowa
Konsolidasi Advokasi Nasional RUU P-KS di Ibis Manado Boulevard City Center Manado, Jumat (31/8). 

TRIBUMANADO.CO.ID, MANADO - LSM Swara Parangpuan (Swapar) terus berupaya mendorong pengesahan Rancangan Undang-undangan Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Salah satu di antaranya dengan menggelar Konsolidasi Advokasi Nasional RUU P-KS di Ibis Manado Boulevard City Center Manado, Jumat (31/8).

Lily Djenaan, Direktur Swapar mengatakan, Swapar tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) bersama Komnas Perempuan yang mengadvokasi RUU P-KS

"Lewat pertemuan ini kami menampung masukan yang bertujuan memperkuat dorongan terwujudnya UU P-KS," ujar Lily Djenaan, Direktur Swapar.

Venny Siregar, Koordinator Tim Penguatan Pemahaman RUU P-KS mengatakan, RUU P-KS sudah masuk dalam pembahasan tahap I di DPR RI.

Katanya, pembahasan RUU P-KS justru mendapat tantangan dari pemerintah dan kelompok masyarakat yang pro-poligami dan perkawinan anak.

Dari Daftar Inventaris Masalah (DIM) Pemerintah, hampir 50% menolak dan menghilangkan pasal yang merupakan roh perlindungan perempuan dan anak dan penghapusan kekerasan seksual pada anak.

"Alasannya, dikembalikan lagi pada sistem lama sebagaimana diatur KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PTPO, yang terbukti 'gagal' mencegah, memidanakan pelaku sekaligus memulihkan korbannya," ujarnya.

Dari DIM inilah, kelompok pro-poligami dan perkawinan anak-sebagian dari kelompok fundamentalis-menolak RUU P-KS. Penolakan diperkuat oleh sangkaan bahwa RUU P-KS bakal melegalkan perkawinan sejenis, menyerap ide feminisme dan konsep HAM liberal.

Sebaliknya, DPR RI memiliki kesamaan pandangan dengan FPL dan Komnas Perempuan. Sekitar 80 persen draft yang diusulkan FPL disetujui DPR.

Halaman
12
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved