Kampanye di Media Sosial Diperbolehkan: KPU Minta Peserta Pemilu Hati-hati

Kegiatan kampanye bagi para peserta pemilu tahun 2019 kini boleh dilakukan di media sosial. Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Kampanye di Media Sosial Diperbolehkan: KPU Minta Peserta Pemilu Hati-hati
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kegiatan kampanye bagi para peserta pemilu tahun 2019 kini boleh dilakukan di media sosial. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan ketentuan tersebut sudah tertuang di Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Diperkenankan menggunakan media sosial sebagai metode kampanye. Karena kita menyadari bahwa zaman sudah berubah, pengguna media sosial juga semakin besar," kata Wahyu.

Karena itulah lanjut Wahyu nantinya para peserta pemilu tahun 2019 wajib mendaftarkan akun resminya ke KPU dan Bawaslu. Hal itu untuk mencegah munculnya kampanye bermuatan negatif serta mempermudah pemantauan.

"Jika akun-akun tersebut kontennya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu saja KPU Bawaslu akan mengambil langkah-langkah terkait hal tersebut," ujar Wahyu.

Pelanggar, juga berpotensi untuk dikenai sanksi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Oleh karenanya, Wahyu berpesan supaya peserta pemilu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama jika membuat konten tentang kampanye.

"Karena sanksi hukum akan efektif berlaku apabila pihak-pihak tertentu menggunakan medsos untuk kampanye-kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Wahyu.
Menahan Diri

Wahyu juga meminta pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden dan elite politik menahan diri untuk tidak kampanye sebelum waktunya. Lembaga penyelenggara pemilu itu telah menetapkan waktu kampanye mulai dari 23 September 2018-13 April 2019.

Sampai waktu itu tiba, dilarang untuk berkampanye.
"Saat ini belum saatnya berkampanye," ujarnya.

Menurut dia, tahapan kampanye belum dimulai dan belum ada pasangan capres-cawapres yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, kata dia, aturan mengenai pelanggaran kampanye belum bisa diterapkan.

"Memang masih belum massa kampanye. Kita menghargai ekspresi politik masyarakat. Tetapi elite politik semestinya memahami," kata dia.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved