Gerindra Nilai Putusan Bawaslu Sudah Tepat Soal Mahar Politik

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan keputusan Bawaslu sudah tepat. Sebelumnya Bawaslu memutuskan kasus

Gerindra Nilai Putusan Bawaslu Sudah Tepat Soal Mahar Politik
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melaporkan sejumlah akun di media sosial karena menyebarkan hoaks ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan keputusan Bawaslu sudah tepat. Sebelumnya Bawaslu memutuskan kasus dugaan adanya mahar politik dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS tidak dapat dibuktikan secara hukum dan tidak ditemukan jenis pelanggaran pemilunya.
"Saya kira memang sudah tepat begitu,"kata Fadli Zon.

Menurut Fadli tidak ada mahar politik kepada PAN dan PKS saat menentukan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti yang dituduhkan Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief.

"Ya memang tidak ada kan, selama ini saya kira masalah itu sudah selesai dari awal, emang enggak ada apa-apa kok," ujarnya.

Senada dengan Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan keputusan Bawaslu tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada. "Kalau ada yang berkeberatan terhadap produk KPU dibawa saja ke sengketa Bawaslu,"kata Dasco.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan tak menemukan pelanggaran pemilu terkait dugaan pemberian mahar politik dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pencalonan pada Pilpres 2019.

"Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan resminya, Jumat (31/8).

Abhan memaparkan, putusan ini didasarkan atas pemeriksaan sejumlah saksi yang diajukan pelapor, Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu Frits Bramy Daniel. Satu saksi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi dua kali undangan Bawaslu.

"Ketidakhadiran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu, menjadikan laporan yang dilaporkan tidak mendapatkan kejelasan terjadinya peristiwa pemberian uang kepada partai PKS dan PAN," kata dia.

Abhan menambahkan, Andi satu-satunya sumber informasi dari pelapor. "Bahwa terhadap keterangan pelapor dan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya pada proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor melainkan mendengar dari keterangan pihak lain," ujarnya.

Sehingga hal itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Selain itu, kata Abhan, bukti-bukti seperti kliping, cuplikan layar, dan video yang disampaikan oleh pelapor kepada Bawaslu merupakan bukti-bukti yang memerlukan keterangan tambahan untuk menguatkan bukti tersebut.

Prabowo - Sandi
Prabowo - Sandi (Ist)
Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved