Sekda Mitra Tegaskan Bakal Hentikan Pengerjaan Pembuatan Baliho Jika Belum Ada IMB

Kalau tidak ada (izin) otomatis kami akan hentikan, yang pasti harus mengacu pada aturan di luar aturan saya akan mengambil sikap tegas

Sekda Mitra Tegaskan Bakal Hentikan Pengerjaan Pembuatan Baliho Jika Belum Ada IMB
TRIBUN MANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Kondisi pembuatan papan reklame di ruas jalan Ratahan-Mawali, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Diabadikan pada Selasa (28/08/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Robby Ngongoloy Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara (Mitra), bakal mengambil tindakan tegas terhadap pembuatan papan reklame 'raksasa' di tengah ruas jalan utama Ratahan, karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Kalau tidak ada (izin) otomatis kami akan hentikan, yang pasti harus mengacu pada aturan di luar aturan saya akan mengambil sikap tegas," tegas Ngongoloy, Rabu (29/8/2018).

Pihaknya berjanji akan melakukan koordinasi langsung dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, karena mereka merupakan intansi teknis dan sudah ada pendelegasian menyangkut perizinan.

Menyangkut segala macam perizinan yang ada di Mitra, pihaknya berharap ada koordinasi.

"Nanti kami juga akan mengecek secara langsung sudah sejauh mana perkembangan pembangunan papan reklame," ujar sekda.

Kasim Malalonto pemerhati kebijakan pemerintah, politik dan Kemasyarakatan Minahasa Tenggara (Mitra) menilai semua yang berhubungan dengan papan reklame baik itu pendirian atau pembuatan, berisi iklan produk sampai bersifat profil sosok atau figur politik ada prosedurnya.

"Harus mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari instansi teknis, karena ini erat kaitannya dengan uang yang akan menjadi pendapatan daerah," ujar Kasim.

Jika benar belum mengantongi izin terhadap objek pembangunan papan reklame itu, Kasim mendesak agar pihak terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu serta Satpol PP untuk bertindak tegas.

"Tertibkan itu atau hentikan pengerjaan, urus izin dulu baru bisa melanjutkan pembangunan,"' tegasnya.

Lanjutnya, jika dari pihak terkait mengaku sudah mengantongi izin, masyarakat dan publik wajib mengetahui pasti kebenaran izin yang dikeluarkan, harus ada transparan karena menyangkut pendapatan alias uang.

"Kalau sudah ada izin kami pertanyaan dan minta diperlihatkan mana izinnya, karena sekarang sudah ada undang-undnag keterbukaan publik memberi ruang untuk disampaikan kepada publik," tandasnya.(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved