KPU: #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, Kalla Sebut Kampanye Dini

Apakah gerakan #2019GantiPresiden merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang Pemilihan Umum? Komisi Pemilihan Umum

KPU: #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, Kalla Sebut Kampanye Dini
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Sejumlah warga tampak memakai baju dan kaus #2019GantiPresiden di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Apakah gerakan #2019GantiPresiden merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang Pemilihan Umum? Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut gerakan tersebut bukan termasuk kampanye sehingga lembaga penyelanggara pemilu tersebut tidak bisa menghentikannya.

"Itu bukan kampanye dan itu diperbolehkan. Silakan saja," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, ketika ditanya soal gerakan #2019GantiPresiden, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Menurutnya , KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan gerakan tersebut. Dia menilai, gerakan ganti presiden itu hanya sebuah wacana di masyarakat untuk melakukan pergantian presiden pada 2019.

Namun, dia melihat, belakangan gerakan itu menjadi dinamika dalam sistem perpolitikan. "Kita tidak mendefisinisikan sebagai kampanye," tambahnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan termasuk kampanye dan bukan ranah lembaga tersebut. Alasannya, sampai saat ini belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, meski sudah ada dua pasang bakal calon yang mendaftar.

Sedang Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap gerakan #2019GantiPresiden merupakan kampanye dini alias kampanye sebelum waktunya. "Itu pasti bagian dari kampanye yang belum waktunya. Kalau mau kampanye jangan bilang ganti presiden, bilang pilih ini pilih ini. Gitu. Bukan kampanye masak ganti presiden," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Ia berharap cara penyampaian aspirasi politik dapat dilakukan secara santun. "Memangnya bagaimana, jadi sopan lah. Bahwa memang pilhannya cuma dua, tetap presiden atau presiden terganti. Tapi belum masanya (saatnya), gitu," ujar Kalla.

Kalla tak sependapat gerakan #2019GantiPresiden merupakan kegiatan makar, namun ia dan mengkhawatirkan bakal memicu konflik. "Nggak lah, kalau makar sih nggak. Bahwa tidak pada tempatnya dan takut terjadi konflik, memang iya" ungkapnya.

Ia membantah pemerintah kini sedang meredam aksi-aksi yang berlawanan dengan pemerintah, termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, jika aksi itu terus berlangsung akan menimbulkan efek lebih panjang, semisal kekcauan. "Ya itu barangkali bukan soal pemerintah meredam. Itu untuk mengurangi efek, siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada pihak berlawanan di jalan bagaimana," ujarnya.

Ia menyebut polisi punya tugas mencegah konflik. "Menyangkut politik bukan tugas polisi. Polisi bertugas mencegah konflik, karena ada juga orang tidak setuju (terhadap gerakan #2019GantiPresiden," sambung Jusuf Kalla.

Neno Warisman
Neno Warisman ()
Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help