Jadi Calon Anggota DPD RI, Pengurus Parpol Harus Mundur

KPU menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konsitusi menyangkut syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Jadi Calon Anggota DPD RI, Pengurus Parpol Harus Mundur
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konsitusi menyangkut syarat menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Meidy Tinangon, Ketua Divisi Hukum KPU Sulut menyampaikan, dalam Peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan Peserta pemilihan umum anggota DPD

Pada aturan tersebut, berdasarkan evaluasi penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPD RI perlu mengubah ketentuan dalam pencalonan peserta perseorangan pemilu Anggota DPD

Kemudian berdasarkan keputusan MK nomor 30/PPU-XVI/2018 tanggal 23 Juli

Lanjut dia, dalam pasal 60A diatur di ayat 1, anggota DPD tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus parpol.

Pada ayat 2 di atur sebagaimana ayat 1 maka, bakal calon anggota DPD wajib mengundurkan diri sebagai pengurus parpol sebelum masa pendaftaran Anggota DPD RI

"Penyampaian surat pengunduran diri di atur paling lambat diserahkan 1 hari sebelum penetapan Daftar Calon Sementara," kata dia kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (28/8/2018)

Kemudian keputusan pimpinan parpol terkait pengunduran diri paling lambat diserahkan 1 hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap

Pada aturan tersebut jika penyerahan pengunduran diri dan keputusan pimpinan parpol soal pengunduran diri tersebut tidak dimasukan maka bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help