Dinas PMD Mitra Tegaskan Perangkat Desa Tidak Boleh Rangkap Jabatan

PMD Mitra menegaskan jika ada yang tidak mengindahkan imbauan tersebut maka yang bersangkutan akan diberikan sanski tegas.

Dinas PMD Mitra Tegaskan Perangkat Desa Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Tribun manado / Christian Wayongkere
Kepala Dinas PMD Mitra Drs Jotje Wawointana 

TRIBUNMANADO.CO.ID, RATAHAN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengingatkan kepada perangkat desa di 135 desa agar tidak boleh rangkap jabatan.

Menurut Kepala Dinas PMD Mitra Drs Jotje Wawointana ada sejumlah informasi dari masyarakat, ada sejumlah oknum perangkat desa diduga rangkap jabatan menjadi tenaga honorer Pemkbar Mitra, sebagai tenaga guru.

"Hal itu tidak boleh, kalau sudah jadi perangkat desa kemudian rangkap jabatan menjadi tenaga guru honorer, selain itu tidak mungkin bekerja di dua tempat baik sekaligus," kata Jotje, Jumat (24/8).

Pihaknya juga telah membangun koordinasi dengan dinas pendidikan daerah Mitra dengan memenuhi permintaan data, siapa saja perangkat desa yang menjadi guru honor di lembaga pendidikan.

Selain itu perangkat desa menerima penghasilan tetap, sehingga jika menerima penghasilan yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah akan menjadi double penerimaan.

"Kami sudah sampaikan, jika ada yang rangkap jabatan harus dipilih satu di antaranya. Apakah menjadi tenaga pengajar honorer atau perangkat desa," urainya.

Jika ditemukan hal seperti itu, akan menimbulkan tuntutan ganti rugi (TGR) bagi penerima dan pemberi.

Ini sebagaimana adanya aturan tentang penggunaan uang negara melalui Kementrian Keuangan, penyelengara pemerintahan tidak diperbolehkan mendapatkan anggaran yang sama melalui uang negara.

PMD Mitra langsung menindak lanjuti edaran kepada seluruh hukum tua. "Dengan edaran Menteri Keuangan tersebut, maka perangkat desa tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda," katanya lagi.

PMD Mitra menegaskan jika ada yang tidak mengindahkan imbauan tersebut maka yang bersangkutan akan diberikan sanski tegas.

"Kalau sampai TGR akan kena sanksi Hukum lainnya," tandasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Frangky Batubuaja, menambahkan, ada perbedaan dengan perangkat desa dan badan pemermusyawaratan desa (BPD).

BPD bisa rangkap jabatan karena mereka hanya terima tunjangan tidak punya gaji pokok. "Mereka yang menjabat ketua BPD bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau honorer, karena kerja BPD tidak full tiap hari dan BPD diambil atau diangkat atas kepercayaan masyarakat desa," tandasnya. (crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved