Gubernur Olly dan 10 Bupati-Wali Kota di Sulut Masuk Koalisi Jokowi

Kepala daerah dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk struktur tim kampanye pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Gubernur Olly dan 10 Bupati-Wali Kota di Sulut Masuk Koalisi Jokowi
Tribunnews/Jeprima
Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat berfoto bersama seusai menyerahkan syarat pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden kepada Ketua KPU Arief Budiman (kanan) di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018). Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung sembilan partai politik secara resmi mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Kepala daerah dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) masuk struktur tim kampanye pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Di Sulawesi Utara ada Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Bupati Minahasa Selatan Chritiany Paruntu, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap.

Kemudian Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Herson Mayulu, Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh, Bupati Sitaro Toni Supit, Bupati Sangihe Jabes Gaghana, Bupati Minahasa Royke Roring, Wali Kota Tomohon Jimmy Eman dan Wali Kota Bitung Max Lomban.

Sementara dari partai politik pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ada Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Landjar, Bupati Bolmong Yasty Soepredjo, Bupati Talaud terpilih Elly Lasut dan Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, KIK menambah dua struktur baru dalam tim kampanye nasional pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Kedua struktur baru itu adalah pengarah teritorial dan koordinator pemenangan pilpres.

“Pengarah teritorial yang akan diisi oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau kepala daerah dari unsur partai koalisi,” kata Johnny di Rumah Cemara 19, Jakarta, Minggu (19/8/2018).

Menurut Johnny, para kepala daerah dari KIK hanya sebatas memberikan pengarahan agar pelaksanaan pilpres di daerahnya berlangsung menggembirakan, memenuhi persyaratan pemilihan yang bebas, jujur, rahasia, adil dan efisien. “Itu yang menjadi pengarah karena mereka mengetahui, kepala daerah mempunyai kepentingan agar pemilu di daerah berlangsung dengan baik, aman, dan sukses,” kata dia.

Johnny menegaskan, kepala daerah dari koalisi akan mematuhi aturan-aturan yang ada agar tidak menyalahgunakan jabatan maupun fasilitas negara yang disandangnya ketika memberikan pengarahan.

“Ya harus, lah, harus ikut aturan, undang-undang. Kalau mau ikut ambil bagian dalam proses (kampanye) pilpres, tentu harus cuti, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, harus memenuhi syarat (aturan),” ujarnya.

Adapun, koordinator pemenangan pilpres akan diisi oleh para ketua badan pemenangan Pemilu 2019 dari setiap partai koalisi. Selain dua struktur baru itu, tim kampanye nasional pada dasarnya dilengkapi dengan dewan pengarah yang berisi para ketua umum partai koalisi dan dewan penasihat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh senior dari partai koalisi. “Nah, keseluruhan jumlah tim kampanye nasional sekitar 112 orang,” kata Johnny.

Jokowi dan Jusuf Kalla
Jokowi dan Jusuf Kalla (tribunnews)

JK dan Sri Mulyani
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk dalam daftar anggota Dewan Pengarah tim sukses pasangan Jokowi-Ma’ruf. Dua nama tersebut masuk dalam daftar anggota dewan pengarah tim sukses Jokowi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (20/8/2018).

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved