Kalah dari Mantan Napi Korupsi, KPU Sulut Belum Patuhi Keputusan Bawaslu

Ia berstatus mantan terpidana korupsi kasus Manado Beach Hotel. Dalam ketentuan PKPU 14, mantan terpidana korupsi tak bisa ikut pemilu.

Kalah dari Mantan Napi Korupsi, KPU Sulut Belum Patuhi Keputusan Bawaslu
tribun manado/alex taroreh

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara belum mengakomodasi Syahrial Damopolii untuk masuk dalam daftar calon anggota DPD RI.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa pekan lalu, Bawaslu merekomendasikan agar KPU memasukkan nama Syahrial dalam daftar calon.

Komisioner KPU Meidy Tinangon mengaku baru menerima surat dari KPU RI terkait penundaan putusan Bawaslu. Surat itu juga sudah disampaikan ke Bawaslu.

Hingga kapan ada kepastian, Meidy menyebut hingga ada koreksi putusan Bawaslu Sulut oleh Bawaslu RI.

"Atau sampai ada penjelasan resmi Bawaslu ke KPU RI, dan KPU RI memberikan arahan kepada KPU Sulut," ujar Meidy tanpa merinci kapan waktu dimaksud.

Syahrial yang dihubungi terpisah mengaku tak khawatir dengan persoalan birokrasi di KPU. Yang menjadi patokannya adalah dirinya sudah memenangkan gugatan.

Baca: BREAKING NEWS: Bawaslu Sulut Terima Gugatan Syahrial Damapolii, Mantan Narapidana Korupsi

Sesuai keputusan Bawslu, hak politiknya harus dijamin untuk ikut pencalonan DPD RI.

"Kan setelah ada putusan, ada waktu tiga hari kerja KPU menindaklanjuti keputusan Bawaslu. Itu ada di UU. Saya tak khawatir," kata dia.

Syahrial mengajukan gugatan ke Bawaslu karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPD.

Ia berstatus mantan terpidana korupsi kasus Manado Beach Hotel. Dalam ketentuan PKPU 14, mantan terpidana korupsi tak bisa ikut pemilu.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: maximus conterius
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved