Inilah Syarat-syarat untuk Jadi Dokter Pemeriksa Kesehatan Capres-Cawapres

Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta ini melibatkan tim dokter dari IDI dan RSPAD

Inilah Syarat-syarat untuk Jadi Dokter Pemeriksa Kesehatan Capres-Cawapres
Dok. PB IDI
(Kiri ke kanan) Tim Pemeriksa Kesehatan Capres dan Cawapres RI: Sekjen PB IDI, Dr. Moh. Adib Khumaidi SpOT; Direktur RSPAD Gatot Subroto, Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto, SpRad; Ketua Umum PB IDI, Prof Dr Ilham Oetama Marsis SpOG(K); Wakil Ketua Umum IDI, Dr Daeng M Faqih SH MH dan Ketua Tim pelaksana Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Dr Astronias Bakti Awusi SpPK MKes 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ikadan Dokter Indonesia (IDI) melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap dua pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada Minggu dan Senin (12-13/8).

Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta ini melibatkan tim dokter dari IDI dan RSPAD

Penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diatur dengan Peraturan KPU RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam peraturan KPU RI tersebut disebutkan bahwa KPU RI berkoordinasi dengan IDI untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal capres dan cawapres yang ditetapkan dengan keputusan KPU serta memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
 

Prof dr Ilham Oetama Marsis SPOG (K), Ketua Umum Pengurus Besar IDI mengatakan, tim terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain.

Terdapat banyak persyaratan untuk dapat menjadi Tim pemeriksa, salah satunya adalah memiliki masa kerja 15 tahun atau lebih sebagai dokter spesialis, bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan.

Kemudian, mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya. “Seluruh tim terikat kepada Sumpah dan Kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen," kata Marsis, sebagaimana yang dijelaskan dalam rilis ke Tribun Manado, Senin (12/8). 

Pemeriksaan sendiri akan memakan waktu antara 9-12  jam dengan diselingi waktu istirahat. Oleh karenanya diperlukan kehati-hatian dan kesabaran dalam menjalankan pemeriksaan ini.

Kesimpulan berupa calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, serta positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Hasil pemeriksaan sendiri paling lambat harus disampaikan kepada KPU RI 2 (dua) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. “Namun tim berkomitmen untuk sesegera mungkin menyerahkan kepada KPU setelah melalui rapat pleno tim. Kewenangan menyampaikan hasil dan keputusan selanjutnya menjadi kewenangan KPU RI,” ujarnya.

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help