Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilpres, Berikut Penjelasan Dasar-dasar Hukumnya

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa jadi juru kampanye dalam pemilihan presiden nanti.

Mendagri: Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilpres, Berikut Penjelasan Dasar-dasar Hukumnya
Istimewa
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa jadi juru kampanye dalam pemilihan presiden nanti. 

Mendagri melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan, hal itu ada dasar hukumnya.

"Kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh kampanye adalah sesuai ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Bahtiar, Rabu (8/8).

Dalam Pasal 281 ayat 1 UU Pemilu, disebutkan kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Gubenur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Kedua, menjalani cuti diluar tanggungan negara. " Ketiga, cuti dan jadwal cuti, dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungam tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wapres, serta cuti dalam kampanye pemilu juga mengatur hal itu.

Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018. Pasal 36 ayat (1) menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum.

Ayat (2) di pasal yang sama, menyatakan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengaturan tentang cuti kampanye kepala daerah juga diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 32 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut dinyatakan cuti kampanye gubernur atau wakil gubernur diberikan oleh Mendagri.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Fernando_Lumowa
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved