Hanya 9 Orang Bacaleg Hanura Memenuhi Syarat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang memverifikasi berkas hasil perbaikan bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Hanya 9 Orang Bacaleg Hanura Memenuhi Syarat
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sedang memverifikasi berkas hasil perbaikan bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari proses verifikasi itu, diketahui berkas perbaikan bacaleg DPR RI dari Partai Hanura hanya 9 orang dari 575 bacaleg yang memenuhi syarat (MS).

"Berdasarkan penelitian dokumen form pencalonan Partai Hanura (form B1), untuk dokumen perbaikan kami nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Karena dokumen pencalonan TMS, maka dokumen calonnya tidak kita periksa," ujar Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari.

Akibatnya, perbaikan tersebut dicoret dan tidak bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Padahal, dokumen perbaikan atas form pencalonan itu merupakan hal krusial. Dalam dokumen itu, ada nama bakal caleg dan daftar bakal caleg.

"Maka setelah (dokumen perbaikan) dinyatakan TMS, maka dokumen yang digunakan sebagai dasar penentuan daftar calon sementara (DCS) bakal caleg DPR Hanura adalah dokumen yang diserahkan dalam pendaftaran pada 17 Juli," ungkap Hasyim.
Dia mencontohkan, ada penambahan calon, namun tak ada foto, alamat calon kosong semua.

Melihat itu saja, kata dia, sudah bisa diketahui dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat.
"Kalau TMS ya berarti dokumen calonnya tak perlu diperiksa," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif tingkat DPR RI yang diserahkan perwakilan 16 partai politik peserta Pemilu 2019.

Lembaga penyelenggara Pemilu itu menerima berkas perbaikan bacaleg sampai Rabu (1/8) pukul 00.00 WIB.

Setelah menerima berkas perbaikan bacaleg, KPU RI akan melakukan pengecekan untuk masing-masing parpol apakah sudah memenuhi persyaratan 575 calon untuk 80 daerah pemilihan.

Lalu, tim-tim kecil di KPU RI akan membuat janji dengan perwakilan masing-masing parpol untuk memeriksa atau meneliti keabsahan dari dokumen tersebut. Adapun alokasi waktu untuk melakukan itu mulai dari tanggal 1-7 Agustus mendatang.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved