Legislator Noldy Lamalo Usulkan Menteri KKP Diganti Orang Manado

Pelaksanaan PP ini sontak direspon aksi demo oleh para nelayan pajeko di Kota Manado, mereka tak bisa mengantongi izin tangkap ikan.

Legislator Noldy Lamalo Usulkan Menteri KKP Diganti Orang Manado
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Legislator DPRD Sulut, Noldy Lamalo 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Belum usai masalah aturan transhipment dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI yang memukul industri perikanan Sulut, kini muncul lagi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 terkait perizinan, salah satu soal perizinan tangkap ikan.

Pelaksanaan PP ini sontak direspon aksi demo oleh para nelayan pajeko di Kota Manado, mereka tak bisa mengantongi izin tangkap ikan karena ada perubahan regulasi.

Noldy Lamalo, Legislator DPRD Sulut pun ikut angkat bicara. Sudah beberapa kali industri perikanan Sulut terdampak kebijakan pusat.

"Besok-besok saya ingin Menteri KKP itu orang Manado saja, kan Sulut daerah basis perikanan terbesar di Indonesia, boleh dong menterinya orang Manado," ungkap Politisi Partai Hanura itu, ketika diwawancarai, Rabu (1/7/2018).

Tapi meski ada keinginan sepeti itu, Noldy tetap menyerahkan ke presiden yang berwenang memilih menteri di kabinetnya.

Persoalan yang saat ini justru harus segera diselesaikan soal payung hukum agar nelayan pajeko bisa kembi melaut.

Hal itu buntut dari habis izin masa berlaku dokumen tangkap ikan. Hendak mengurus perpanjangan, tapi ternyata belum ada layanan usai pengalihan kewenangan perizinan yang baru dikeluarkan lewat peraturan pemerintah.

Nelayan pun tak bisa mengantongi izin layak operasi di dalamnya termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan yang dulu dilayani Kementerian Kelautan Perikanan terkait perizinannya

"Soal izin ini DPRD sudah membahas dan ternyata pak Gubernur bisa menggunakan diskresi sesuai PP 24 ini," kata Wakil Ketua Komisi II ini.

PP 24 terlalu dini untuk diterapkan, apalagi lembaga yang akan menanganinya belum terbentuk, apalagi sistem online yang akan digunakan juga belum siap.

"Nanti rekomendasi untuk izin sementara dikeluarkan sambil menunggu sistem OSS dan menunggu perizinan," kata dia.

Selain itu ia menilai PP 24 ini juga perlu disosialisasikan, dan bisa diberlakukan 2019 mendatang, tapi di tahap sosialiasi ini, palayanan perizinan sebelum pengalihan itu tetap harus jalan, jangan mati sepeti saat ini.

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved