Ini Penegasan Ketua Komisi II DPRD Sulut Usai Hearing Bersama Asosiasi Nelayan Pajeko

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Komisi II DPRD Sulut mengeluarkan rekomendasi usai rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) dan instansi terkait di ruang rapat DPRD, Selasa (31/7/2018).

Adapun tiga rekomendasi yang dihasilkan pada rapat dengar pendapat itu yakni, instansi terkait akan berkoordinasi menelurkan kebijakan agar para nelayan melaut sementara, sampai sistem OSS aktif dan lembaga yang menangani terbentuk.

Pemprov Sulut akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, dalam seminggu ke depan Gubernur akan mengeluarkan rekomendasi terkait diskresi sesuai PP nomor 24 terkait perizinan.

Cindy Wurangian, Ketua Komisi II DPRD Sulut meminta instansi Dinas Kelautan Perikanan Sulut agar pro aktif.

Dalam sepekan ke depan sudah ada langkah konkrit agar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey bisa mengeluarkan rekomendasi

"Rekomendasi Gubernur tidak akan keluar tanpa support DKP, jika tak ada kajian yang disampaikan maka tak akan ada solusi yang bisa terwujud," kata Politisi Partai Golkar ini

Ia berharap dalam sepakan ke depan ini, semua pemangku kepentingan tak akan duduk dalam ruang rapat yang sama kembali membahas persoalan ini

"Saya kira langkah konkrit dalam pertemuan 5 jam pertemuan ini sudah final," kata dia.

Cindy mengatakan, apa yang diperjuangkan Asosiasi Nelayan Pajeko dan semua pemangku kepentingan bisa berjalan mulus.

DPRD Sulut mengadakan rapat dengar pendapat, usai aksi Asneko melibatkan ratusan nelayan berunjuk rasa di Kantor Gubernur dan DPRD Sulut, beberapa waktu lalu.

Pangkal soalnya ratusan kapal Pajeko tak bisa melaut karena habis masa izin.

Rapat dengar pendapat ini turut mengundang Dinas Perikanan kelautan, Polair, Bakamla, Pangkalan Sumber Daya Kelautan Perikanan Bitung, Kepala Syahbandar Pelabuhan Manado dan Asneko. (ryo)