Bakal Calon DPD RI Tersangkut Hukum, Ferry Liando: KPU Belum Bisa Anulir hingga Ada Putusan Tetap

Calon DPD yang dalam proses pendaftaran di KPU kemudian tersangkut masalah hukum, KPU belum punya kewenangan menganulir

Bakal Calon DPD RI Tersangkut Hukum, Ferry Liando: KPU Belum Bisa Anulir hingga Ada Putusan Tetap
Pengamat Politik Sulut, Ferry Liando 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kalau ada calon DPD yang dalam proses pendaftaran di KPU kemudian tersangkut masalah hukum, KPU belum punya kewenangan menganulir pencalonan itu.

Demikian kata Pengamat Politik Sulawesi Utara, Ferry Liando.

Menurut Dosen Universitas Sam Ratulangi ini, meski sudah jadi tersangka, yang kemudian menjadi dasar KPU untuk menerima atau membatalkan, tergantung pada apakah status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap.

Baca: Dosen Hukum Unsrat Manado Sebut Penangkapan Hendra Jacob Tidak Lazim

Baca: Kerahkan Tim Bersenjata, Ini Tanggapan Polda Sulut terkait Penangkapan Tersangka Hendra Jacob

"Jadi sebelum ada vonis, pencalonannya belum bisa dianulir," ujarnya Rabu (25/7/2018).

Seorang calon bisa gugur atau batal kalau calon yang bersangkutan statusnya menjadi terpidana.

Kalau statusnya masih tersangka atau terdakwa berarti proses hukumnya belum inkracht. Pencalonannya belum bisa dibatalkan.

"Kalau di UU Nomor 7 tahun 2017 bilang salah satu syarat DPD adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Jadi kalau baru tersangka masih bisa," ujarnya.

Baca: Hendra Jacob Ditangkap Polisi, KPU Tunggu Putusan Inkrah

Baca: Penangkapan Tersangka Hendra Jacob, Polda Kerahkan Tim Bersenjata ke Rumahnya, HJ Malah di Mapolda

Namun demikian, hal prinsip yang menjadi pegangan bagi setiap calon adalah diharapkan tidak hanya mengikuti ketentuan normatif. Calon perlu memahami juga ketentuan atau syarat substantif.

"Artinya walaupun status tersangka oleh UU masih membolehkan namun secara substantif, harusnya jika sudah tersangka perlu ada kesadaran untuk meneruskan niatnya untuk meneruskan pencalonan. Tak hanya melihat dari aspek yuridisnya, tetapi aspek sosiologis juga perlu dijadikan pedoman untuk mencalonkan diri. Ini juga sama dengan DPR ya," tutur Liando.

Khusus untuk caleg DPR, sebetulnya masih ada ruang untuk menggantikan caleg tersangka. Di UU bilang pada saat penetapan DCS, masih bisa dimungkinkan untuk terjadinya pergantian.

"Pergantian bisa terjadi karena tiga hal. Pertama calon meninggal dunia, dua tanggapan masyarakat, ketiga calon mengundurkan diri. Jika ada calon tersangka, parpol bisa membujuk calon itu agar mengundurkan diri sehingga memungkinkan diganti dengan calon yang lain," jelas Liando. 

Penulis: Finneke_Wolajan
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved