PBB, PKB dan Partai Garuda tak Ajukan Bakal Calon Legislatif ke KPU Mitra

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara (Mitra) terus memantapkan verifikasi berkas calon anggota legislatif (caleg),

PBB, PKB dan Partai Garuda tak Ajukan Bakal Calon Legislatif ke KPU Mitra
TRIBUNMANADO/CHRISTIAN WAYONGKERE
Komisioner KPU Mitra tengah rapat internal terkait verifikasi caleg 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara (Mitra) terus memantapkan verifikasi berkas calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Mitra.

Johnly Pangemanan, Komisioner KPU Mitra mengatakan usai pendaftaran ke KPU akan ada tahap perbaikan persyaratan hingga tanggal 31 Juli 2018.

"Dari 13 partai yang mengajukan caleg ada satu partai yakni Berkarya yang harus melengkapi syarat calon," tutur Pangemanan.

Baca: Daftar Kepala Daerah di Sulut yang Akan Maju di Pileg 2019

Sementara itu, 13 dari 16 partai politik (politik) yang mengajukan bacakal calon anggota legislatif semuanya memenuhi keterwakilan perempaun 30 persen di tiga dapil.

Partai Gerindra menempatkan 62.5 persen keterwakilan perempuan paling banyak diantara parpol lainnya.

"Sementara tiga partai lainnya PBB, PKB dan Partai Garuda tidak mengajukan calon, praktis dua partai ini tidak bisa berpartisipasi dalam Pileg 2019 alias menjadi penonton," ujarnya.

Baca: Inilah 10 Mantan Kepala Daerah di Sulut yang Ikut Nyaleg di Pileg 2019

Keberadaan calon perempuan dalam pencalonan jika berkas pencalonannya tidak lengkap kalau mempengaruhi syarat keterwakilan 30 persen harus diganti dengan calon perempuan lain.

Kalau tidak ganti harus dikorbankan dua calon laki-laki sehingga diberikan kebebasan untuk ganti.

Dia mencontohkan jika dalam satu dapil hanya tiga calon, satu diantara perempuan lalu tidak melengkapi syarat maka semua calon dicoret karena tidak memilik keterwakilan perempuan 30 persen.

Baca: Daftar Anak Kepala Daerah di Sulut yang Ikut Nyaleg

Begitu juga dengan calon yang jumlahnya 6 akan berkurang menjadi dua calon jika tidak ada calon perempuan, sementara kalau calon laki-laki tidak bisa diganti karena aturan KPU hanya sekali pencalonan.

"Bisa pergantian kalau calon yang bersangkutan meninggal dunia, pakta integritas pencalonan bukan napi koruptor, kejahatan anak dan narkoba," tandasnya.(crz)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved