Benny Ramdhani: Putusan MK Mengancam Hak Politik Pengurus Partai

MK mengeluarkan putusan di menit-menit akhir pendaftaran calon anggota DPD dan legislatif.

Benny Ramdhani: Putusan MK Mengancam Hak Politik Pengurus Partai
Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunnews.com
Ketua DPP Hanura Benny Ramdhani 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) mengundang reaksi sejumlah pihak, khususnya para pengurus partai yang akan maju mendaftar jadi anggota DPD RI.

Satu di antaranya adalah Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani. Ia menyayangkan keputusan itu.

Benny mengaku menghormati putusan tersebut, namun menyayangkannya lantaran MK mengeluarkan putusan di menit-menit akhir pendaftaran calon anggota DPD dan legislatif.

Keputusan itu, lanjutnya, mengancam hak politik para pengurus partai yang tetap ingin mempertahankan keanggotaannya, namun tak sempat menyiapkan proses perpindahan untuk pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) di DPR.

"Jika ada pengurus partai yang akhirnya dengan putusan ini dia tidak mau tinggalkan partai sehingga konsekuensinya dia tidak lanjutkan pencalonan DPD dan memilih DPR, pencalonan DPR juga kan sudah jalan," kata Benny, Senin (23/7/2018).

Seharusnya, sebelum mengeluarkan putusan itu, MK mempertimbangkan aspek teknis bagi pengurus partai yang sudah mendaftar sebagai calon anggota DPD untuk pindah ke pencaonan di DPR .

Ketika ditanya berapa jumlah pengurus Partai Hanura yang tak bisa mendaftar sebagai calon anggota DPD, Benny tak mengetahui secara pasti. Namun, hingga akhir 2017 tercatat sebanyak 28 pengurus Partai Hanura berstatus sebagai anggota DPD.

"Secara substantif apa yang menjadi putusan MK kami hormati. Larangan terhadap pengurus partai mencalonkan sebagai anggota DPD. Tapi secara praktis implementatif, putusan ini jelas berbahaya dan mengancam banyak orang yang kehilangan hak politiknya," kata Benny.

Sebelumnya MK sudah melarang pengurus parpol untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ini merupakan putusan atas permohonan uji materi Pasal 182 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hanura Sayangkan Momentum Putusan MK yang Larang Pengurus Partai Masuk DPD",

Editor: Charles_Komaling
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved