Senyum Manis Zumi Zola saat Ditanya Gratifikasi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola terkait kasus dugaan penerimaan

Senyum Manis Zumi Zola saat Ditanya Gratifikasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/5/2018). Zumi Zola menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan KPK terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi. 

Dalam perkembangannya, KPK menemukan bukti dugaan pemberian suap dalam jumlah besar kepada sejumlah pihak dan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Gubernur Zumi Zola.

Akhirnya, pada 24 Februari 2018, KPK menetapkan Gubernur Zumi Zola sebagai tersangka gratifikasi atau suap sebesar Rp 49 miliar terkait proyek-proyek di Jambi dan penerimaan lainnya selama menjabat.

Dari pengembangan kasus pertama yang menjerat Zumi Zola itu, KPK menemukan bukti yang cukup terjadinya dugaan pemberian suap kepada para anggota DPRD Jambi untuk pemulusan atau 'uang ketok' pengesahan Rancangan APBD Jambi Tahun 2017 dan 2018. Dan Zumi Zola bersama tiga anak buahnya diduga ikut terlibat dalam pemberian suap kepada para anggota DPRD Jambi.

Untuk kasus korupsi kedua itu, Zumi Zola disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH-Pidana.

Basaria berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para pejabat di Jambi ataupun daerah lainnya. Diharapkan para pejabat daerah maupun negara kembali mengingat sumpah jabatan yang diucapkan saat kali pertama dilantik.

"Seluruh penyelenggara negara kami harap mengingat bahwa seluruh uang yang dikelola baik di pusat ataupun daerah adalah uang rakyat sehingga kita wajib mengelolanya secara hati-hati dan memprioritaskan kepentingan masyarakat untuk diberikan pelayanan," tambah Basaria.

Handika, Kuasa Hukum Zumi Zola Gubernur Jambi nonaktif angkat suara soal kliennya yang kembali ditersangkakan oleh KPK. Tidak hanya menyandang status tersangka gratifikasi terkait proyek di Pemprov Jambi. KPK baru saja menetapkan Zumi Zola di kasus suap anggota DPRD Jambi untuk ?pengesahan RAPBD atau uang ketok palu TA 2018

Oleh penyidik KPK Zumi Zola diduga memerintahkan anak buahnya mengumpulkan uang untuk diberikan ke anggota DPRD Jambi. "Prinsipnya kami selaku kuasa hukum menghormati penetapan tersangka tersebut, walaupun kalau dikontradiksikan secara jernih, sebenarnya ZZ (Zumi Zola) itu korban pemerasan oleh oknum-oknum DPRD Jambi karena ada daya paksa dan ancaman, jika tidak ada uang ketok palu maka oknum DPRD tidak akan datang di rapat paripurna, yang ujung nya APBD tidak akan bisa disahkan," tutur Handika.

Masih menurut Handika, posisi kliennya itu sangat dilematis sebab APBD jelas diperlukan untuk membiayai pemerintahan dan program pembangunan di Jambi. Terlebih, lanjut Handika, Zumi Zola juga pernah mengundang pimpinan KPK untuk memberi "penyadaran" ke anggota DPRD namun tidak digubris.

"ZZ waktu itu juga sudah mengundang pimpinan KPK untuk memberi " penyadaran" ke anggota DPRD tapi kan tidak digubris. Jika tidak disahkan bagaimana. Semoga ini dipertimbangkan oleh KPK,"ujarnya. (Tribun Network/fel/ham/kps/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help