JK Santai Jadi Saksi di Persidangan SDA: Dicecar Soal Dana Operasional Menteri Era SBY

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Di sidang kali ini, orang nomor dua

JK Santai Jadi Saksi di Persidangan SDA: Dicecar Soal Dana Operasional Menteri Era SBY
IST
Jusuf Kalla 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Di sidang kali ini, orang nomor dua di republik itu bersaksi terkait sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA).

Pantauan Tribun saat tiba di pengadilan, Jusuf Kalla tetap dalam pengawalan ketat Paspampres. Dia tampak santai saat duduk memberikan keterangan.

Sambil masuk ke ruang sidang, Jusuf Kalla yang menggunakan kemeja putih lengan panjang dipadu dasi biru ini tampak mengumbar senyum. Sebelum bersaksi, sama seperti saksi-saksi lainnya, Jusuf Kalla juga lebih dulu diambil sumpahnya.

Sebelum ke Pengadilan, Jusuf Kalla diketahui menghadiri peringatan HUT Polri di Senayan, Jakarta mendampingi Presiden Joko Widodo dan pejabat lainnya.

Dalam persidangan, kuasa hukum SDA, Rullyandi sempat menanyakan Jusuf Kalla seputar dana operasional menteri. Diketahui saat itu, SDA menjabat sebagai Menteri Agama dan JK menjadi Wapres, dengan presidennya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam persidangan ini akan kami tanyakan beberapa hal terutama menyangkut dana operasional menteri yang saat ini tengah dalam pembelaan kami," kata Rullyandi.

"Saudara saksi dalam kapasitas sebagai Wapres bisa jelaskan mengenai kebijakan dana operasional menteri yang tertuang dalam nomenklatur APBN," tambah Rullyandi.

Jusuf Kalla lanjut menjelaskan dimana saat itu, gaji menteri dan pejabat sederajat hanya mendapat gaji Rp 19 juta. Karena itu, dalam menjalankan tugasnya pemerintah memberikan dana operasional atau tunjangan sebanyak Rp 100 juta yang sejak 2006 diatur di peraturan Kemenkeu.

"Kemudian peraturan itu diperbaiki dalam PMK Nomor 268 yang memberikan keleluasaan untuk gunakan dana operasional menteri," jawab Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.05/2014, dana operasional menteri diberikan kepada menteri 80 persen secara lumpsum dan 20 persen fleksibel.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved