Ini Tanggapan Akademisi Fisip Unsrat Terkait Politisi 'Mencoba Peruntungan' Menjadi Calon Senator

Pencalonan anggota DPD RI atau senator masih dijejali para politisi dari partai politik.

Ini Tanggapan Akademisi Fisip Unsrat Terkait Politisi 'Mencoba Peruntungan' Menjadi Calon Senator
TRIBUN MANADO/RYO NOOR
Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pencalonan anggota DPD RI atau senator masih dijejali para politisi dari partai politik.

Parpol juga ikut mengincar kursi senator untuk diduduki para kader parpol, padahal harusnya Anggota DPD sebagai jalur politik untuk non-parpol

Masalah ini sepertinya tidak sempat terpikirkan oleh KPU ketika merumuskan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yakni tidak adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD RI.

Hal ini membuat ramainya para politisi pengurus parpol ambil bagian dalam kompetisi ini. Padahal ada celah yang cukup kuat jika KPU menghendaki itu. Pada pasal 182 UU pemilu ada frasa "pekerjaan lain".

Baca: Kenali Pilihan Anda, Ini Daftar 25 Nama Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil Sulut!

Jika anggota DPD merangkap anggota parpol maka tak ada argumen lain untuk menilai bahwa tindakan itu sama artinya telah rangkap jabatan, atau memiliki pekerjaan lain.

Mengapa DPD harus bukan orang parpol? Pertama, terjadi Ketidakadilan dalam kompetisi. Calon DPD yang berasal dari parpol akan diuntungkan dengan kelembagaan parpol yang kuat dalam membantu kampanye.

Sementara calon independen tidak memiliki kelembagaan seperti itu. Ia harus berjuang sendiri.

Kedua, pengurus parpol yang menjadi anggota DPD merusak sistem legislatif dua kamar (bikameral) yang selama ini kita anut.

Ketiga, tidak elok jika disebut pengurus parpol yang berkompetisi di DPD merupakan kader buangan dari parpol karena ketidakmampuan berjuang dengan pengurus parpol lainnya.

Keempat, pembagian kewenangan antara keduanya sebagai wakil parpol dan wakil daerah di parlemen akan makin kabur. Sebagai solusi, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendiskusikan lagi putusan uji materi terhadap UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif oleh Mahkamah Konstitisi pada 2008. Sebab saat ini dasar hukum pelaksanaan pemilu telah berpijak pada ketentuan baru yakni UU nomor 7 tahun 2017.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved