Hans Tinangon Memohon Majelis Hakim Membebaskannya dari Tuntutan dan Dakwaan Jaksa

Inti pledoinya kami minta bebas. JPU kan sudah memilih pasal yang dikenakan dalam tuntutan.

Hans Tinangon Memohon Majelis Hakim Membebaskannya dari Tuntutan dan Dakwaan Jaksa
Tribun manado / nielton durado
Terdakwa Hans Tinangon memberikan Pledoi kepada majelis hakim 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Pertimbangan hukum yang diajukan terdakwa Hans Tinangon, Kepala Inspektorat Manado, dalam pledoi melalui pengacara senior, Frederick Ch Sumeisey, Rabu (11/7/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Manado, membuat terdakwa Hans berpeluang lepas dari jeratan hukum.

Saat ditemui awak media usai persidangan, Sumeisey menegaskan, inti pledoi yang diajukan, yakni memohon Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya dari tuntutan serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Inti pledoinya kami minta bebas. JPU kan sudah memilih pasal yang dikenakan dalam tuntutan. Dan JPU mengakui kalau itu tidak terbukti dalam persidangan,” tutur Sumeisey.

Namun, dirinya tidak bisa memberikan jaminan lebih kalau kliennya bakal bebas.

Sebab, Majelis Hakim yang diketuai Denny Tulangow bisa saja mengambil putusan dengan mengacu pada dakwaan JPU.

"Semuanya tergantung pada hakim sekarang," kata dia.

Baca: Status Istri Ditulis Cerai Mati di Kartu Keluarga, Hans Tinangon Dituntut 18 Bulan Penjara

Patut diketahui, terdakwa Hans dalam perkara dugaan pemalsuan pembuatan Kartu Keluarga (KK) tahun 2010, telah dituntut 1,6 tahun penjara, dengan tudingan telah sengaja membiarkan proses pembuatan KK terjadi, tanpa mengoreksi data yang tidak valid.

Data yang tercantum dalam KK tahun 2010 tersebut, hanya menyebutkan nama dua anak terdakwa dari istri pertamanya.

Sedangkan, anak dari istri keduanya tidak dimasukan, bahkan istri kedua terdakwa justru disebutkan berstatus cerai mati, padahal, yang bersangkutan masih hidup.

KK yang tidak valid data itu dipergunakannya untuk membeli rumah di Perumahan Royal Resident dengan cara kredit.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, terdakwa pun telah diganjar pidana JPU dengan Pasal 93 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juncto (jo) UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help