Sidang Korupsi Pemecah Ombak Minut Tunda, Terdakwa Sakit dan Dapat Pembantaran dari PN Manado

Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (10/7), terpaksa menunda sidang perkara korupsi proyek Pemecah Ombak Minut

Sidang Korupsi Pemecah Ombak Minut Tunda, Terdakwa Sakit dan Dapat Pembantaran dari PN Manado
Tribun manado / nielton durado
Sidang Kasus Pemecah Ombak 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Pengadilan Negeri (PN) Manado, Selasa (10/7), terpaksa menunda sidang perkara korupsi proyek Pemecah Ombak Minut, yang menyeret eks Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Junjungan Tambunan sebagai terdakwa.

Menurut keterangan Ketua Majelis Hakim, Vincentius Banar, kondisi fisik terdakwa Tambunan tidak memungkinkan untuk melaksanakan persidangan hari ini.

“Terdakwa diopname di Rumah Sakit Advent Manado. Menurut Jaksa terdakwa masuk rumah sakit Senin malam,” terangnya.

Baca: Pascaputusan Sidang Korupsi Pemecah Ombak, Terdakwa Rosa Minta Kejati Konsisten

Selanjutnya, Banar menuturkan bahwa pihaknya juga telah memberikan pembantaran kepada terdakwa.

“Ingat bukan penangguhan, tetapi pembantaran selama terdakwa masih dalam kondisi sakit,” ungkap Banar.

Pada Kamis (28/6/2018) lalu, terdakwa Junjungan Tambunan didakwa bersalah JPU atas perkara korupsi Pemecah Ombak Minut yang memiliki kerugian negara hingga Rp 8,8 miliar lebih.

Selain itu, JPU juga menguraikan apa yang menjadi kesalahan terdakwa Tambunan dalam perkara ini.

“Terdakwa Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat di BNPB tidak melaksanakan kajian yang benar terhadap usulan permohonan Dana Siap Pakai oleh Pemkab Minut, dengan tetap menyetujui usulan lokasi, yang tidak sesuai dengan syarat administrasi yang diajukan. Sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Siap Pakai, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011,” ulas JPU.

Dalam perkara ini, terdakwa Tambunan juga telah dijerat pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (nie)

Penulis: Nielton Durado
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help