Realisasi APBN di Sulut 32,63 persen

Penyerapan dana APBN Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Utara (Sulut) pada semester I tahun 2018 sebesar 32,63 persen.

Realisasi APBN di Sulut 32,63 persen
Tribun Manado
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah.

Realisasi APBN di Sulut 32,63 persen

Laporan Wartawan Tribun Manado Chyntia Rantung

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO-Penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian/Lembaga (K/L) di Sulawesi Utara (Sulut) pada semester I tahun 2018 sebesar 32,63 persen. Presentase tersebut merupakan terendah dalam tiga tahun terakhir.

“Target serapan anggaran pada semester I 2018 sebesar 40 persen, sedangkan realisasinya 32,63 persen. Kondisi ini bukan hanya di Sulut tetapi juga di Indonesia. Peningkatan akan terjadi pada akhir tahun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah dalam jumpa pers, Kamis (05/07/2018).

Sulaimansyah menambahkan pagu anggaran APBN K/L di Sulawesi Utara sebesar Rp 10.245.349.788.000. Hingga akhirnya semester I 2018, serapannya Rp 3.342.878.004.396. Sedangkan pada 2016 serapan pada semester I 34,42 persen, dan 2017 sebesar 33,26 persen.

Untuk rincian,tertinggi belanja pegawai, dari pagu Rp2,733 miliar realisasi Rp 1,317 miliar atau 48,21 persen. Belanja barang, dari pagu Rp 3,907 miliar, realisasi Rp 1,255 miliar atau 32,12 persen, belanja modal dengan pagu Rp 3,589 miliar, realisasi Rp 767,427 juta atau 21 persen.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial dari pagu Rp 14,671 miliar, realisasi 2,113 miliar atau baru 14,50 persen.
Rendahnya serapan APBN kementerian atau lembaga di Sulut, karena beberapa faktor di antaranya dana yang diblokir dari Dirjen Anggaran yang besarnya mencapai Rp273,42 miliar, masih banyaknya alokasi yang belum dikontrakkan, serta beberapa permasalahan lain dalam pelaksanaan anggaran 2018, seperti lemahnya perencanaan dan penganggaran, penerapan kebijakan long segmen yang berdampak pada pemaketan pekerjaan.

Selain itu, perlu penyesuaian dalam proses tender, pembebasan lahan yang belum tuntas, serta masih banyak terjadi penundaan atau kegagalan proses tender dan keterlambatan juknis dari Kementerian/Lembaga.
Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran 2018 ini, ada beberapa langkah yang diambil, yaitu mengundang Satuan Kerja (Satker) yang masih sangat rendah untuk pendalaman permasalahan dan mencari solusi.

Kedua Satker segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait utuk mengatasi permasalahan teknis pekerjaan termasuk dengan K/L, ketiga implementasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa untuk lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tender dan keempat mendorong vendor untuk percepatan penagihan. (chi)

Penulis: Chintya Rantung
Editor: Herviansyah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help