KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Sulut, Silangen Sebut Dua Titik Rawan Korupsi

Pemprov Sulut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah.

KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah Sulut, Silangen Sebut Dua Titik Rawan Korupsi
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Pemprov Sulut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Manado Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah.

Upaya ini dimaksudkan KPK mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan utama yang di Sulut untuk upaya pencegahan korupsi.

Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen mengatakan, Komite Adovaksi ini bisa menjadi titik tolak bagi pencegahan korupsi.

"Pengalaman di mana-mana kejahatan ini tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan lebih dari satu pihak," ujar Silangen saat pertemuan di Ruang FJ Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (5/7/2018).

Ada dua titik rawan menurut Silangen sebagaimana yang menjadi imbauan dari KPK yang harus diperhatikan.

"Titik rawan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan proses perizinan dan proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya. (ryo)

 
 

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help