News Analysis

Very Londa: Peralihan Kewenangan SMA/SMK, Belum Berikan Dampak Baik Bagi Pendidikan

Diserahkannya kewenangan kabupaten kota kepada provinsi, sehingga hal ini justru dinilai malah menambah beban provinsi

Very Londa: Peralihan Kewenangan SMA/SMK, Belum Berikan Dampak Baik Bagi Pendidikan
DOK. TRIBUNMANADO/INDRY PANIGORO
Very Y Londa 

TRIBUNMANADO.CO.ID --- Pengamat kebijakan publik Sulut, Dr Very Y Londa mengatakan biaya pendidikan yang tidak kecil, dan ditambah lagi dengan fasilitas pendidikan yang belum baik, belakangan ini memunculkan masalah pada dunia pendidikan terlebih pada proses penerimaan siswa baru.

Hal itu seiring dengan diserahkannya kewenangan kabupaten kota kepada provinsi, sehingga hal ini justru dinilai malah menambah beban provinsi dalam hal anggaran.

"Masalah yang muncul pada penerimaan siswa baru selain proses pendaftaran dalam hal kuota serta keinginan siswa untuk masuk sekolah favorit tidak dibarengi dengan adanya fasilitas yang memadai," kata Londa saat dihubungi Tribun Manado, Selasa (03/07/2018) sore.

Seharusnya dengan sistem pendaftaran online ini, pihak terkait berupaya mewujudkan pelayanan yang transparan dan cepat, akan tetapi hal ini justru menjadi masalah baru bagi daerah yang belum didukung oleh fasilitas internet.

"Pemerintah sebagaimana amanat UU wajib memberikan pelayanan pendidikan. Cuman yang jadi pertanyaan, apa solusi jika ada siswa terkendala dalam proses pendaftaran dan tidak terakomodir dalam pendaftaran?," tanya Londa.

"Coba pikir jika ada sekolah yang mengurangi kuota penerimaan di sekolah hanya karena terkendala oleh pembayaran tenaga pengajar. Kemudian anak-anak yang ingin sekolah di sekolah yang ingin sekolah di fasilitas yang memadai mau dikemanakan? Hal ini padahal tidak terjadi waktu SMK dan SMA masih menjadi kewenangan kabupaten kota," jelas Dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado Ini.

Peraih gelar doktor kebijakan publik di FISIP Universitas Padjadjaran Bandung itu mengatakan  adanya peralihan kewenangan ini, masyarakat malah dirugikan.

"Saya menilai dengan peralihan kewenangan ke provinsi sampai saat ini belum memberikan dampak yang lebih baik pada pelayanan pendidikan. Justru hanya menambah beban provinsi saja dan efeknya merugikan masyarakat tentunya," ujarnya.

"Disisi lain hal ini malah menjadi keuntungan bagi kabupaten kota karena menjadi ringan dalam hal tanggungjawab dan beban keuangan," ucapnya.

Menurut Londa ada solusinya, jika pihak provinsi ingin ada perubahan dan kemajuan dalam dunia pendidikan.

"Harus dipahami dulu alasan mendasar peralihan kewenangan pendidikan SMA dan SMK dari kabupaten kota ke provinsi. Sebab konsekuensi itu pasti ada pada anggaran. Makanya masalah pendidikan saat ini bukan hanya pada kualitas guru akan tetapi juga pada jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa belum lagi minimnya dukungan sarana prasarana," katanya.

Oleh karena itu dirinya meminta untuk melakukan pembenahan.

"Lakukan pembenahan dan pemerataan guru serta fasilitas sekolah sehingga tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit (menghindari penumpukan siswa), selanjutnya benahi sistem pendaftaran dengan mengeluarkan aturan tentang area sekolah sesuaikan dengan alamat yang dapat dijadikan juknis dalam penerimaan siswa baru," terangnya. (Indri Panigoro)

Penulis: Indry Panigoro
Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help