KPU Larang Napi Korupsi Nyaleg, Ferry Liando Ungkap Akibat Kelemahan Partai Politik

Caleg Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

KPU Larang Napi Korupsi Nyaleg, Ferry Liando Ungkap Akibat Kelemahan Partai Politik
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Pengamat Politik Sulut, Ferry Liando 

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU akhirnya menetapkan aturan larangan bagi mantan narapidana untuk jadi caleg. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Caleg Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Demikian kalimat dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h PKPU yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman tertanggal 30 Juni 2018 tersebut.

Ferry Liando, Pengamat Politik Sulut mengungkapkan, keputusan ini menjadi sebuah dilema.

"Memang dalam ketentuan perundang-undangan kita bahwa ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan aturan yang lebih tinggi," ujar dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (3/7/2018).

Alhasil, Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengundangkan PKPU tersebut.

"Alasan yakni larangan eks koruptor menjadi caleg tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.

Memang dalam hirarki perundang-undangan, PP atau PKPU tidak boleh bertangan dengan UU.

Hal itu dijelaskan dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan.

Tapi niat KPU melawan caleg mantan narapidana adalah hal yang wajib didukung.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help