Hasil Evaluasi Pilkada 2018, Masih Banyak Kelemahan, Ini Daftarnya!

Pilkada serentak gelombang lll yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 masih mengisahkan banyak sekali persoalan.

Hasil Evaluasi Pilkada 2018, Masih Banyak Kelemahan, Ini Daftarnya!
Istimewa

Laporan Wartawan Tribun Manado, Ryo Noor

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pilkada serentak gelombang lll yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 masih mengisahkan banyak sekali persoalan.

Hal itu diungkap dalam evaluasi Pilkada tahun 2018 yg dilaksanakan oleh asosiasi ilmu politik Indonesia (AIPI) dan Populi Centre di hotel centuri atlet Senayan Jakarta pada 2 Juli 2018.

Pembicara yg hadir Prof Dr Syamsudin Harris peneliti politik LIPI, Philips vermonte peneliti politik CSIS, Nova Evita Peneliti Politik Populi Centre, Dr Ali Munhanif Dosen UNJ dsn Dr Alilfitra Salamm anggota DKPP RI

Ferry Liando, Pengamat Politik Sulut mengungkapkan, peraturan UU nomor 10 tahun 2017 ternyata belum terlalu ideal melahirkan Penyelengaraan Pilkada berkualitas.

"Masih terdapat norma yang melahirkan multitafsir baik oleh peserta maupun penyelenggara," kata dia

Di beberapa tempat, kata Ferry masih terjadi perbedaan antara Panwaslu dan KPU menyangkut sah tidak sah persyaratan pencalonan pasangan calon.

Di Papua ada salah satu daerah yang belum bisa menyelenggarakan Pilkada karena belum sepakatnya KPU Kabupaten dan KPU Provinsi terkaiy persyaratan calon.

Kedua pencalonan pasangan calon oleh parpol yang tidak efektif sehingga melahirkan calon tunggal atau penggabungan terlalu banyak parpol dalam hal dukungan.

Terjadinya calon tunggal disebabkan oleh sejumlah faktor yakni keharusan PNS atau anggota DPR dan DPRD harus mundur jika menjadi calon, ketiadaan parlemen treshold di DPRD, terlalu tingginya syarat perolehan suara atau kursi bagi parpol pengusung serta ketiadaan passing grade maximal bagi masing-masing parpol.

"Kebanyakan parpol mengklaim kemenangan di Pilkada padahal yang didukung bukan kader parpol, tapi hanya menempel memberikan dukungan terhadap kader parpol lain," kata dia.

Ketiga, legitimasi politik pemilih terhadap pasangan calon sangat rendah karena terdapat banyak pasangan calon.

Di beberapa daerah ada calon terpilih hanya di dukung oleh 30 persen suara. Itu tandanya masih ada 70 persen yang tidsk mendukung.

"Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan kelak," ungkapnya.

Tags
Pilkada
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved