Pojok Opini

Demokrasi dan Pendidikan Politik Oleh Gafur Subaer, SH

Penyelenggara pemilu ikut menjadi instrumen pelaksanaan pemilu yang menentukan nasib bangsa disamping Bawaslu kemudian DKPP

Demokrasi dan Pendidikan Politik Oleh Gafur Subaer, SH
ISt
Gafur Subaer, SH 

Secara prosedural, demokrasi meliputi hadirnya institusi seperti pemilu yang bebas dan adil, adanya kompetisi antar partai dalam pemilu, hak pilih universal, dan dilanjutkan dengan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sedangkan secara substansial, demokrasi yang dihasilkan dari pemilu harus merepresentasikan kepentingan rakyat.

Dalam demokrasi yang substansial, rakyat merupakan elemen terpenting dalam demokrasi karena kepentingan yang diutamakan adalah untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan segelintir orang.

Dalam negara modern, pemilu dibutuhkan untuk terciptanya sirkulasi elit dalam kekuasaan.

Demokrasi membutuhkan pemilu untuk mengubah suara menjadi kursi, baik kursi di legislatif maupun eksekutif.

Dalam hal pemilihan kepala daerah, pemilu diselenggarakan untuk menentukan pemimpin yang akan mengisi kursi kepala daerah.

Pemilu dibutuhkan karena pemilu menjadi instrumen yang efektif dengan melibatkan partisipasi publik untuk memilih pemimpin yang terbaik.

Di Indonesia, sistem politik demokrasi digunakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, sistem politik demokrasi mensyaratkan adanya lembaga politik seperti legislative (DPR, DPD, DPRD), eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota), yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), partai politik, dan pemilu.

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut dan otoritarian.

Pembagian kekuasaan ini disebut sebagai trias politika.

Halaman
1234
Editor: Try Sutrisno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help