MK Tolak Gugatan Legalitas Ojek Online, Ini Kata Menhub

pemerintah juga belum perlu merevisi Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

MK Tolak Gugatan Legalitas Ojek Online, Ini Kata Menhub
Pengemudi ojek online saat mengantre sebelum diberi pembekalan teori dan praktik mengendarai sepeda motor plus sikap berkendara.(RDL) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum sudah tepat.

Menurut dia, pemerintah juga belum perlu merevisi Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk memasukan ojek online sebagai alat transportasi umum.

"Saya tidak merasa (merevisi undang-undang) itu urgent ya. Cara yang kita lakukan di pemerintah daerah itu lebih baik," ujar Budi di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Budi menilai, akan lebih baik jika ojek online dikelola oleh pemerintah daerah.

Dia mengaku akan mencari cara agar ojek online tetap bisa beroperasi meski tak masuk dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca: Ojek Online Ditolak sebagai Angkutan Umum, Nasib Pengemudi Tidak Jelas, Penggugat Akan Lakukan Ini

"Yang paling penting ojek itu tetap kita upayakan eksis dengan cara-cara tertentu, diantaranya kita memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola ojek online. Ojek online adalah suatu keniscayaan yang terjadi, sudah banyak memberikan suatu layanan kepada kita. Jadi walaupun tidak masuk ( angkutan umum) kita akan melimpahkan itu kepada pemerintah daerah," kata Budi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.

Putusan ini diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca: Mahkamah Konstitusi Tolak Akui Ojek Online sebagai Angkutan Umum

Dalam permohonannya, 54 orang pengemudi ojek online yang menggugat Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Para pengemudi ojek online keberatan karena ketentuan pasal tersebut tidak mengatur motor sebagai angkutan umum.

Padahal, seiring perkembangan teknologi, jumlah ojek online semakin berkembang di Indonesia.

Namun, MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Komentar Menhub Soal MK Tolak Gugatan Legalitas Ojek "Online"", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/29/152055926/ini-komentar-menhub-soal-mk-tolak-gugatan-legalitas-ojek-online.

Editor: Aldi_Ponge
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved