Tajuk Tamu

Berhukum Secara Wajar dan Patut

Tulisan ini bukan sebuah analisis politik terkait motif, skenario, tujuan, keuntungan politis dan lain sebagainya.

Berhukum Secara Wajar dan Patut
ISTIMEWA
Maximus Watung 

Frase: dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pada ayat (2) adalah bukti yang kebenarannya tidak bisa disangkal lagi bahwa paradigma demokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat) yang bersumberkan ajaran Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahwa kehendak bersama dari rakyat (volunté genéralé) adalah kekuasaan tertinggi, harus dijalankan dan dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum.

Almarhum Adnan Buyung Nasution pernah mengatakan bahwa penting demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum (konstitusionalisme) agar mencegah kesewenang-wenangan kekuasaan (kelompok yang berkuasa), termasuk mencegah adanya tirani kelompok mayoritas (tyranny of the majority).  

Konsep negara hukum lahir sebagai antitesis dari konsep kedaulatan negara.

Absolutisme kekuasaan seperti tergambar dalam adagium prinsip legibus selutu est (raja berada di atas undang-undang), yang seiring berjalannya waktu terbukti telah merangsang, bahkan melahirkan gerakan perlawanan rakyat hingga menumbangkan kekuasaan itu sendiri.

Sebut saja Revolusi Perancis (1789) yang mengusung semboyan: liberte, egalite, fraternite.

Pandangan negara berkedaulatan mutlak ala Jean Bodin (1530-1569) yang didukung oleh filsuf Inggris, Thomas Hobbes (1588-1679) telah lama ditinggalkan karena hanya melahirkan negara kekuasaan (machtstaat).

Sekalipun tumbuh dan berkembang secara partikular, dengan latar belakang, istilah dan makna yang berbeda-beda mengikuti tradisi negara-negara seperti tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah The Rule of Law dengan common law system yang dipengaruhi oleh pemikiran asas equality before the law oleh Albert Venn Decey (1835-1922), negara-negara Eropa (Jerman, Belanda) memakai istilah Rechtsstaat dengan civil law system yang kuat dipengaruhi pemikiran F J Stahl (1802-1861) dan Immanuel Kant (1724-1804), Etat de droit (Perancis), Stato di diritto (Italia) dan Estado de derecho (Spanyol).

Namun konsep negara hukum lahir dari spiritualitas yang sama yaitu penolakan keras terhadap absolutisme kekuasaan. Konsep negara hukum mengajarkan bahwa tindakan negara melalui pemerintah dan rakyat harus didasarkan atas hukum untuk mencegah disatu pihak adanya misbruik van recht (penyalahgunaan hak), abus de pouvoir (penyalahgunaan kekuasaan), willekeur (perbuatan sewenang-wenang), detournement de pouvoir (perbautan melampaui batas kekuasaan), atau ultra vires (perbuatan yang melampaui kewenangan) dari pihak penguasa/pemerintah dan dilain pihak agar dapat dicegah tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.

Esensi negara hukum adalah pembatasan kekuasaan negara (penguasa/pemerintah) dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan melalui hukum.

Kekuasaan negara (penguasa/pemerintah) dalam usaha mengabdi kepentingan umum harus berada di bawah hukum, dikendalikan dan dikotrol oleh hukum.

Halaman
1234
Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help