Tajuk Tamu

Berhukum Secara Wajar dan Patut

Tulisan ini bukan sebuah analisis politik terkait motif, skenario, tujuan, keuntungan politis dan lain sebagainya.

Berhukum Secara Wajar dan Patut
ISTIMEWA
Maximus Watung 

Mengapa kebebasan universal? karena kebebasan adalah sukma dari demokrasi dan menurut Brian Z. Tamanaha kebebasan merupakan pra kondisi bagi terwujudnya negara hukum.

Relevansi kebebasan dengan hukum terangkum dalam pepatah Latin yang dikemukakan begawan hukum dan politikus Romawi, Marcus Tulius Cicero ( 106 SM- 43 SM), katanya: “Omnes legume sevi sumus ut liberi esse possimus”, secara bebas dapat diterjemahkan: “kita semua harus tunduk kepada hukum jika kita ingin hidup bebas”.

“Kita semua” dalam konteks negara hukum tentu harus diartikan bukan saja orang per orang selaku warga negara tetapi juga adalah penguasa/pemerintah.   

Kebebasan dan demokrasi jika “dibiarkan” jalan sendiri tanpa hukum akan tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kekacauan.

Catatan Acemoglu dan Robinson mengenai situasi di Zimbabwe dan Sierra Leone negara-negara di wilayah sub-Sahara Afrika dapat dijadikan rujukan, betapa hukum sangat penting untuk mengontrol bukan saja institusi politik dan ekonomi yang digandrungi oleh kekuasaan tetapi juga kekuasaan itu sendiri perlu dikendalikan dan dikontrol melalui hukum.

Dikatakan Acemoglu dan Robinson, bahkan kelompok yang menamakan dirinya Revolutionary United Front (RUF) dengan manifestonya Footpath to Democracy (Jalan menuju Demokrasi) justru melakukan kekerasan politik dengan menghabisi tokoh-tokoh intelektual, mengeksekusi orang-orang yang melakukan protes atas tindak kekerasan yang dilakukan dan sebagainya.

Sebuah situasi yang hampir mirip pernah terjadi di Indonesia sehingga menggulirkan tuntutan reformasi 1998.

Melalui amandemen UUD 1945, Indonesia menegaskan kembali jati dirinya sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi berdasarkan hukum.

Ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen ke-III, yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Halaman
1234
Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved