Tajuk Tamu

Berhukum Secara Wajar dan Patut

Tulisan ini bukan sebuah analisis politik terkait motif, skenario, tujuan, keuntungan politis dan lain sebagainya.

Berhukum Secara Wajar dan Patut
ISTIMEWA
Maximus Watung 

Tajuk Tamu oleh:
Maximus Watung
Advokat di Manado, lulusan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Program Studi Ilmu Hukum

MENARIK debat dengan topik pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komjen Pol M Iriawan antara Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Wakil Sekjen Partai Gerindra yang disiarkan live oleh salah satu TV swasta nasional.

Bukan saja karena debat tersebut berlangsung antara pihak pemerintah yang diwakili Dirjen Otda Kemendagri dengan wakil partai oposisi tetapi lebih daripada itu konstruksi argumentasi keduanya sama-sama kukuh dibangun di atas dasar interpretasi atau penafsiran terhadap sejumlah pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU Kepolisian, UU Otonomi Daerah dan UU Aparatur Sipil Negara.
 
Tulisan ini bukan sebuah analisis politik terkait motif, skenario, tujuan, keuntungan politis dan lain sebagainya di balik peristiwa pelantikan itu seperti juga mengemuka dalam debat tersebut.

Akan tetapi terbatas pada cara berhukum yang diartikan dalam 2 (dua) pengertian yaitu pembentukan hukum dan pelaksanaan atau penegakkan hukum.

Khususnya bagaimana interpretasi atau penafsiran digunakan dalam berhukum di negara hukum Indonesia.

Apakah interpretasi atau penafsiran dapat dilakukan begitu saja sebebas-bebasnya oleh masing-masing pihak yang bersilang pendapat tanpa dibatasi norma atau kaidah tertentu atau justru sebaliknya ada hukum yang membatasi penggunaannya.

Esensi Negara Hukum

Kebebasan, demokrasi dan hukum merupakan tema penting yang mencuat pasca runtuhnya rezim totaliter orde baru.

Tiga hal tematik tersebut menjadi roh yang menggerakan reformasi sekaligus bahan bakar sosial yang mendorong bangsa ini hingga jatuh pada pilihan melakukan amandemen UUD 1945.

Tujuannya tak lain agar tiga hal tadi terutama hukum selalu dijunjung tinggi serta menjadi jantung yang memompa kebebasan mengalir sebagai nafas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di interaksi antara warga negara satu sama lain maupun penguasa/pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam hubungannya dengan warga negara. 

Mosaab El Shami (20 tahun), seorang mahasiswa farmasi yang berunjuk rasa di lapangan Tahrir melawan rezim Husni Mubarak dalam orasinya sebagaimana dikutib Daron Acemoglu dan James A Robinson dalam Why Nations Fail (2017), mengatakan harapannya agar Mesir bisa mempunyai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, yang menjalankan dan menjunjung tinggi kebebasan universal serta bisa memberantas korupsi.

Halaman
1234
Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved